TRIBUNJATIM.COM - Terungkap alasan sekolah minta siswa bayar untuk makan siang gratis guru.

Diketahui, sekolah yang dimaksud adalah SMA Negeri 2 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekolah ini viral karena keresahan para orangtua karena para murid diminta membayari gurunya makan siang gratis.

Dalam kabar yang viral di media sosial, pihak SMA Negeri 2 Cileungsi dituding meminta para siswa membayar Rp2.650.000 per tahun untuk kebutuhan sekolah.

Salah satu kebutuhan dari uang Rp2.650.000 itu adalah untuk makan siang gratis para guru.

Atas permintaan sumbangan jutaan rupiah tersebut, ratusan orang tua murid tak terima.

Kabarnya sebanyak 387 orang tua murid melayangkan protes kepada pihak sekolah.

Marlon Sirait, salah satu orang tua murid yang tak terima dengan dugaan pungli itu langsung mendatangi SMA Negeri 2 Cileungsi.

Dalam tayangan di kanal youtube SCTV, Marlon mengurai kekecewaannya setelah anaknya disuruh membayar sumbangan jutaan rupiah.

Perasaan kecewa itu menggelayuti Marlon lantaran pihak sekolah tak sinkron dengan program pemerintah terkait makan bergizi gratis.

Baca juga: Gibran Tak Mau Santap Menu Makan Siang Gratis di Sekolahnya, Lauk Pauk Tahu Tempe: Masih Kenyang

Sementara pemerintah membayari makan siang gratis untuk murid, pihak SMA di Cileungsi itu malah meminta muridnya membayari makan siang untuk guru.

"Orang tua yang tidak mampu ini sangat prihatin karena ketua komite itu terkesan memaksa kami melakukan pungutan Rp2.650.000 per orang tua siswa, salah satunya itemnya untuk memberikan makan siang guru secara gratis," kata Marlon Sirait.

"Sementara Pak Prabowo justru mau memberikan makan siang gratis ke anak-anak kami," sambungnya.

Terkait masalah ini, kepala sekolah belum bersuara, namun Ketua komite di SMA tersebut yakni Astar Lambaga angkat bicara.

Astar Lambaga mengurai alasan pihak sekolah meminta sumbangan kepada para murid senilai jutaan rupiah.

Diungkap Astar, program minta sumbangan tersebut adalah bagian dari usulan orang tua murid dan siswa.

"Program yang dilaksanakan komite adalah usulan program dari sekolah dengan pertimbangan kebutuhan dan usulan dari para orangtua siswa dan anak didik," ujar Astar.

Baca juga: Dana Rp10 Miliar Siap Dianggarkan untuk Makan Bergizi Gratis di Probolinggo, Dewan Ungkap Kendala

Lagipula diakui Komite Sekolah, pihak SMA tidak punya dana untuk membayari program-program di luar program sekolah.

"Program yang diusulkan sekolah adalah program atau kegiatan yang anggarannya tidak tersedia baik anggaran BOS atau BOPD," imbuh Astar.

Di sisi lain, sekolah ini sempat diviralkan oleh politikus asal Bogor, Ronald Aristone Sinaga.

Pria yang karib disapa Bro Ron itu pernah memviralkan soal dugaan pungli di SMA Negeri 2 Cileungsi tersebut.

Dalam postinganya di Instagram pada 4 Januari 2025 lalu, Bro Ron membagikan tangkapan layar yang berisikan rincian penggunaan dana dari sumbangan yang diminta pihak sekolah ke para muridnya.

Bro Ron mengunggah aduan dari netizen perihal dugaan pungli yang membuat orang tua murid resah.

"SMAN 2 Cileungsi Bogor Bang, tolong diviralin biar gurunya sadar. Masa biaya makan guru 1 tahun ditangung murid, biaya transport dinas juga diminta ke murid," adu netizen.

Mengetahui dugaan pungli tersebut, Bro Ron tersentak.

"Gilak uang makan guru setahun ditanggung siswa?" tanya Bro Ron.

Dalam aduan tersebut, netizen membagikan tangkapan layar berupa tabel rincian pengeluaran sumbangan yang diminta pihak sekolah.

Dari data tersebut tercantum beberapa poin yang disorot orang tua murid, yakni penggunaan dana tersebut diperuntukan guna hal-hal mengejutkan, seperti: 

• Pembelian dan pemasangan AC di kelas sebesar: Rp 368.000.000
• Honor guru, TU, dan sekuriti sebesar Rp 132.000.000
• Konsumsi makan siang guru dan TU 66 orang Rp120.000.000
• Kegiatan transport dinas sebesar Rp 12.000.000

Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada klarifikasi dari pihak SMA Negeri 2 Cileungsi.

Berita Terkait Makan Siang Gratis Lainnya

Pemerintah Kabupaten Malang masih terus melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, sampai saat ini skema petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) belum turun dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwadji mengatakan sambil menunggu juklak dan juknis turun, pihaknya saat ini masih melakukan kesiapan. Di antaranya kesiapan sekolah dengan mendata jumlah siswa, sarana prasarana, dan lainnya.

Dari hasil pendataan, total sebanyak 311.434 siswa dari TK, PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Malang. Itu belum termasuk jumlah siswa di bawah kementerian agama dan pesantren, serta total lansia dan ibu hamil.

“Kesiapan selanjutnya, ini teknis strateginya apa kan belum tau, seperti yang mengadakan siapa yang memasak siapa. Tapi ada sekolahan yang sudah menyiapkan tempat makan, sendok, cangkir,” jelas Suwadji ketika dikonfirmasi, Minggu (12/1/2025).

Baca juga: Khofifah Tinjau Sekolah di Surabaya yang Laksanakan Progam MBG : Bantu Siswa Cukupi Kebutuhan Gizi

Sebelumnya, uji coba MBG telah dilaksanakan di delapan sekolah. Meliputi, SDN 2 Sitirejo Wagir, SDN Penarukan Kepanjen, SMPN 1 Poncokusumo, SMPN 2 Gondanglegi, SDN Kedungsalam 2 Donomulyo, SDN Ngadirejo 1 Kromengan, SDN Ngadirejo 3 Kromengan, SDN Baturetno 1 Singosari, SDN Sukomulyo 4 Pujon.

Tak hanya berhenti di delapan sekolah tersebut, pada 22 Januari akan dilaksanakan uji coba di SMP NU Kepanjen. Kemudian 26 Februari dilaksanakan uji coba di sekolah Ngantang. Untuk anggarannya sendiri masih berasal dari swadaya atau gotong royong.

Dari uji coba yang dilakukan, bisa dilihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan MBG. Termasuk tanggapan siswa sebagai penerima manfaat seperti apa.

Tentunya, sebagian besar siswa antusias menyambut MBG. Sehingga Suwadji berharap pemberian MBG ini dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan siswa.

“Hampir 50 persen sekolah yang saya tanya, siswanya tidak sarapan. Saat menerima uji coba ini ternyata mereka senang sekali. Sehingga ke depan MBG ini bisa diberikan saat jam istirahat,” tuturnya.

Baca juga: Sekolah Minta Siswa SMA Bayari Makan Siang Guru Rp 2,6 Juta Setahun, Orang Tua Protes: Tidak Mampu

Selain itu, Pemerintah Pusat telah menunjuk beberapa sekolah untuk pelaksanaan uji coba MBG pada 6 Januari 2024. Di Kabupaten Malang, terdapat empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Di antaranya ada di Kecamatan Kepanjen. Sebanyak 3 ribu porsi makanan bergizi disalurkan ke sepuluh sekolah di Kecamatan Kepanjen.

Terkait uji coba ini, Suwadji mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan sebelumnya. Termasuk tidak ada koordinasi antara pihak pelaksana dengan Dinas Pendidikan.

“Kami tidak diberikan tembusan. Termasuk pemilihan sekolah. Mereka langsung koordinasi dengan korwil dan sekolah setempat,” urainya.

Selama uji coba berlangsung, mulai muncul keluhan dari pedagang kantin sekolah. Mereka mengaku penjualannya turun hingga 75 persen setelah siswa mendapatkan makan gratis.

Dengan adanya keluhan ini, Suwadji masih menunggu juklak dan juknis dari pusat. Sehingga pihaknya bisa mengambil kebijakan mengenai pedagang kantin sekolah.

Ia juga berharap, pedagan kantin bisa dilibatkan melalui pemberdayaan. Selain itu potensi lokal juga bisa dimanfaatkan.

“Paling tidak kalau melibatkan lokal, potensi bisa dimanfaatkan dan bisa menaikkan perekonomian,” pungkas Mantan Asisten I Setda Kabupaten Malang.

Secara terpisah, Bupati Malang Sanusi menambahkan, terkait pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang memang belum ada petunjuk teknisnya. Jika juknis telah turun, maka Pemkab Malang siap melakukannya.

"Itu semua (MBG) ditangani psuat. Pemkab menunggu instruksi. Kalau sudah ada kewenangan baru kita laksanakan," imbuhnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com