Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Jombang semakin merebak. Sampai pertengahan Januari 2025, jumlah sapi yang terjangkit mencapai 500 lebih.

Karena hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Dinas Peternakan dan Perikanan mulai menggodok opsi penutupan pasar hewan.

Langkah tersebut pun mendapatkan respon dari Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang Muhammad Ishomuddin Haidar.

Ditanya terkait upaya Pemkab yang sudah mulai mengkaji opsi penutupan pasar hewan, pria yang akrab disapa Haidar ini menyebut pastinya pihak Pemkab sudah melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut.

Baca juga: Dinas PUPR Pantau Jalan Desa di Jombang yang Ambles Akibat Hujan, Belum Pastikan Jadwal Perbaikan

Namun, ia menggaris bawahi jika penutupan pasar hewan dilakukan, maka akan ada sekitar yang terdampak yakni ekonomi. Karena itu, ia berharap Pemkab cermat dalam berhitung mengambil keputusan.

"Tentu dinas terkait harus melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut, sebab kita semua tau bahwa pasar hewan yang kita khawatirkan menjadi pusat lalu lintas penyebaran wabah PMK, tapi disana juga menjadi pusat perputaran ekonomi," ucapnya saat dikonfirmasi pada Rabu (15/1/2025).

"Jadi jangan sampai karena kita tidak cermat dalam berhitung, malah merugikan peternak, merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan nasib hidupnya disana," katanya melanjutkan.

Terkait dampak yang akan dirasakan para peternak jika opsi penutupan pasar hewan terjadi, ia khawatir peternakan bakal merugi karena harga sapi akan merosot.

"Tentu ada imbas disana, bagaimanapun pasar hewan merupakan ruang yang paling mudah untuk transaksi sapi siap potong maupun bibit, bahkan bisa jadi nantinya harga sapi merosot pada akhirnya peternak yang merugi," ujarnya.

Namun, disisi lain ia menilai langkah penutupan pasar hewan ini harus disadari bersama, terlebih menyangkut persebaran PMK yang terus meluas.

Baca juga: Nasib Berbeda Dua Tim Wakil Jombang di Liga 4 Jatim, PSID Kunci Tiket 32 Besar, Akor FC Angkat Koper

"Tapi disisi lain memang harus disadari kita berada dalam situasi pandemi (foot and mouth disease) sehingga apa yang kita khawatirkan dimana pasar tersebut menjadi pusat penyebaran juga malah membuat peternak rugi berkali lipat," imbuhnya.

Jika penutupan pasar hewan akan berimbas ke ekonomi para peternak, apa saran dewan ke pihak dinas, agar penutupan pasar tidak mengganggu ekonomi peternak?

"Dinas harus melakukan pendampingan secara intensif kepada para peternak, memberikan edukasi, juga yang tak kalah penting memasifkan vaksinasi dan lainnya. Syukur-syukur bisa memfasilitasi dan memberikan opsi-opsi lain untuk jual beli ternak selain melalui pasar hewan untuk sementara waktu ini, sehingga kita bisa meminimalisir dampak kerugian ekonomi," jawab Haidar.

Ditanya apakah dari pihak Pemkab Jombang sudah berkoordinasi dengan pihak dewan terkait kebijakan penutupan pasar hewan ini, Haidar mengatakan belum. Namun, dari pihak dewan sudah menjadwalkan memanggil pihak Pemkab guna membahas kebijakan tersebut.

"Belum ada. Pasti dan harus, kita sudah mengagendakan pemanggilan dinas terkait untuk membahas kasus ini, bahkan jika diperlukan kita juga harus bersama-sama sidak ke peternak-peternak terdampak," ungkapnya.

Bagi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, penanganan PMK i butuh kesadaran bersama. Jika nantinya pasar tetap dibuka, pemerintah harus melakukan pengawasan ekstra. Para pedagang juga harus komitmen untuk tidak menjual sapi yang terjangkit.

"Dan ada petugas yang menjaga. Masyarakat juga tidak perlu panik, tapi tetap waspada. Pemerintah harus turun tangan, memberikan edukasi, memasifkan vaksinasi dan membantu pengobatan atau kompensasi," pungkasnya.

Sebagian informasi, Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) yang menyerang hewan ternak khususnya sapi di Kabupaten Jombang semakin meluas. Dara terkahir yang dicatat oleh Dinas Peternakan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Jombang, mencatat ada 536 kasus sampai pertengahan Januari 2025.

Jumlah ini disebut meningkat, dimana pada akhir Desember 2024 sampai awal Januari 2024, hewan ternak yang terjangkit PMK mencapai 323 kasus. Namun, masuk pertengahan Januari 2025, jumlah hewan ternak yang terjangkit menjadi 536.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Jombang M. Saleh mengatakan, dari 536 sapi yang terjangkit PMK ini rinciannya ada 23 ekor sapi mati, 65 terpaksa harus dipotong dan sisanya sebanyak 254 sapi kondisinya masih sakit, dan 193 sapi dinyatakan bebas PMK alias sembuh.