TRIBUNJATIM.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan.

Pasalnya kini puluhan murid SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami gejala perut mual dan diare.

Diduga gejala perut mual dan diare yang dialami puluhan siswa ini disebabkan oleh konsumsi menu MBG yang disediakan oleh sekolah.

Baca juga: Selebgram Bawa Monyet ke Mall Kesal Ditegur Satpam, Tak Peduli Dihujat: Begini Saja Heboh Sekali

Hal itu dibenarkan Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan, Hairuddin.

Ia mengatakan bahwa laporan mengenai kejadian ini diterima dari orang tua murid.

"Kejadian ini terjadi pada Senin kemarin, minggu kedua penerimaan MBG di sekolah kami," katanya.

"Malamnya, banyak murid kami yang mengalami diare. Jumlahnya puluhan," ujar Hairuddin saat dihubungi pada Kamis (16/1/2025).

Hairuddin menambahkan bahwa ia belum dapat memastikan jumlah pasti murid yang mengalami keracunan makanan diduga akibat MBG.

Namun ia menegaskan bahwa jumlahnya tidak sedikit.

Bahkan beberapa guru juga dilaporkan mengalami gejala yang sama.

"Kelas 3 C ada sekitar 17 murid. Kelas 2 B, sekitar 12 murid. Beberapa guru juga ada yang terkena diare," lanjutnya.

"Jadi ada murid yang tidak masuk sekolah, dan daripada dibuang, kita persilakan gurunya menikmati itu," jelas Hairuddin.

Gejala mual dan diare mulai dirasakan oleh para murid dan beberapa guru menjelang malam.

Oleh karena inilah, semakin menguatkan kecurigaan bahwa makanan MBG yang dikonsumsi pada hari itu adalah penyebabnya.

Menanggapi insiden ini, pihak sekolah telah memanggil penanggung jawab dapur, pengawas, Bhabinsa, dan perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas masalah ini.

"Pihak SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) berjanji akan menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi dan memperbaiki pelayanan mereka," tutur Hairuddin, melansir Kompas.com.

Dalam pertemuan tersebut, pihak dapur mengakui bahwa mereka memiliki jadwal memasak untuk anak yang bersekolah pagi, dimulai menjelang waktu subuh.

Kemudian kembali memasak untuk anak-anak yang masuk sekolah siang mulai pukul 09.00 WITA.

"Kami menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang."

"Ada lauk yang basi, namun ada juga yang masih bagus. Begitu juga anak murid kami, ada yang tidak mengalami diare, mungkin kebagian lauk yang bagus," jelasnya.

Baca juga: Siapa Sosok Wali Semangka Viral Bisa Sembuhkan Berbagai Penyakit? Hajjah Norsehat Ludahi Air Doa

Hairuddin berharap kasus ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang bertanggung jawab atas program nasional ini.

"Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini tercoreng akibat peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi, seperti kejadian di SDN 03 Nunukan Selatan, yang memiliki 597 murid yang menjadi sasaran MBG," katanya.

Ia menegaskan bahwa saat ini kasusnya sudah teratasi, dengan pihak pengelola berjanji akan melakukan evaluasi dan menjamin bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi.

"Itu harapan kami pihak sekolah, dan tentu harapan semuanya," tutup Hairuddin.

Di sisi lain, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program MBG yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Najamudin Bachtiar, menuai kritik.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh."

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

"Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Penjual Cilok Malah Jual Motor Donasi, Padahal Sudah Dikasih Rp 11 Juta: Gimana Mau Naik Ekonominya?

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG sangat memalukan.

Sebab peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.

"(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.

Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun ini.

Program prioritas ini diimplementasikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada ibu hamil dan anak-anak.

"Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain," ucap Putranto.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis memang membutuhkan biaya yang besar. 

Adapun dana senilai Rp71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan lagi dana untuk program yang sama.

"Pada saat pertama kita ada di Akmil bahwa pelaksanaan program senilai itu dilakukan secara bertahap. Jadi kita butuh dana yang cukup besar, tapi itu akan bertahap. Dan dipastikan akan sampai ke masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com