TRIBUNJATIM.COM - Aksi Hari Buruh Internasional 2025 dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Aksi tersebut digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025) pagi.

Prabowo dalam pidatonya menyampaikan akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya.

Sebab, sistem itu yang menjadi keluhan utama kaum buruh di Indonesia.

Baca juga: Maknai Hari Buruh, Aboe Bakar Alhabsyi: Bukan Sekadar Libur Nasional

Presiden Prabowo akan segera membentuk lembaga khusus bernama Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang menjadi penasihat Presiden dalam merumuskan kebijakan strategis ketenagakerjaan, termasuk hak dan perlindungan bagi para pekerja.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo.

Dewan ini nantinya juga akan memiliki tugas penting dalam menyusun peta jalan penghapusan sistem outsourcing.

Namun, Presiden menegaskan bahwa penghapusan tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan melalui proses transisi yang cermat dan bertahap.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja," jelasnya.

Selain itu, Prabowo juga mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). 

Satgas ini nantinya akan menangani kasus-kasus PHK sepihak yang kerap menimpa buruh di berbagai sektor industri.

"Kita juga akan segera membentuk Satgas PHK dan kesejahteraan buruh nasional, ini akan memiliki peran yang sangat penting," lanjutnya.

Prabowo juga kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara negara dan dunia usaha dalam menjaga ekosistem ketenagakerjaan yang sehat.

"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kita ingin menghapus outsourcing, tapi kita juga harus juga realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kita harus bekerja sama," pungkasnya.

Acara peringatan Hari Buruh 2025 ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting nasional, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Ada juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara.

Hadir pula perwakilan dari serikat buruh internasional dan nasional seperti Sekjen Serikat Buruh Dunia (ITUC) Shoya Yoshida dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Elly Rosita Silaban. 

Prabowo dukung Marsinah jadi pahlawan nasional

Janji Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh atau May Day 2025, jadi sorotan. 

Salah satunya mengenai dukungan menjadikan sosok Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. 

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menemui para buruh di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

“Saya tanya, kalian ada saran enggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh,” ujarnya.

“Dan mereka sampaikan, ‘Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak?’ Marsinah jadi pahlawan nasional,” kata Prabowo lagi.

Kepala Negara pun menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh usulan tersebut, asalkan mendapat kesepakatan luas dari kalangan serikat buruh.

“Asal seluruh pimpinan buruh, mewakili kaum buruh, sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” ujar Prabowo menegaskan.

Lantas siapa sosok Marsinah? 

Sosok Marsinah

Usulan agar Marsinah dinobatkan sebagai pahlawan sudah disampaikan sejak peringatan Hari Buruh pada 2022.

Marsinah merupakan aktivis buruh yang menjadi simbol perjuangan kelas pekerja di Indonesia.

Dikutip dari Tribunnews, Marsinah merupakan perempuan kelahiran Nganjuk, Jawa Timur yang pernah bekerja sebagai buruh pabrik arloji di PT Catur Putra Surya (CPS), Sidoarjo.

Baca juga: Hari Buruh 2025, Serikat Buruh di Tuban Tuntut Kenaikan Kuota PPDB Jalur Afirmasi Anak Buruh

Marsinah juga aktif dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di tempat kerjanya.

Marsinah dikenal vokal dalam memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk menuntut kenaikan upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) Jawa Timur pada tahun 1993.

Dikutip dari Kompas.com, pada 4 Mei 1993, Marsinah memimpin aksi mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250, sesuai dengan keputusan gubernur. 

Baca juga: Pemkab Jombang Gelar Jalan Sehat saat May Day, Gabungan Serikat Buruh Tetap Unjuk Rasa di Depan DPRD

Setelah aksi tersebut, beberapa rekan kerjanya dipecat.

Marsinah berusaha membela mereka. 

Namun, pada 5 Mei 1993, ia diculik.

Marsinah kemudian ditemukan tewas pada 9 Mei 1993 di hutan Wilangan, Nganjuk, dengan tanda-tanda penyiksaan berat.

Kematian Marsinah menjadi sorotan nasional dan internasional.

Kasus Marsinah menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan terhadap buruh.

Kasus ini bahkan dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai Kasus 1773.

Baca juga: May Day 2025, Gubernur Khofifah Siapkan 10.000 Pelatihan hingga Sertifikasi Bagi Buruh Korban PHK

Makam Marsinah pun selalu dikunjungi, sebagai salah satu peringatan Hari Buruh. 

Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna, bersama Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, serta beberapa tokoh, berziarah ke makam Marsinah di momen Hari Buruh, Rabu (1/5/2024). 

Marsinah merupakan seorang pahlawan buruh. Pada masanya, dia begitu gigih dan lantang memperjuangkan hak-hak buruh. 

Di lokasi, Sri Handoko dan rombongan tampak memanjatkan doa serta menaburkan bunga di atas pusara Marsinah, Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. 

Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna mengatakan kunjungan ini menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan Marsinah dan menghormati dedikasinya untuk perbaikan kondisi sosial bagi pekerja.

Dia juga berbicara tentang pentingnya mempertahankan semangat perjuangan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, serta komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Nganjuk. 

"Marsinah menggambarkan sebuah aktivitas tenaga kerja dan perjuangan untuk mendapatkan hak. Kami sebagai pemerintah juga harusnya mengerti apa yang terbaik bagi tenaga kerja kita," katanya.

Berita Viral lainnya

Artikel ini telah tayang di Grid