TRIBUNJATIM.COM - 50 bangunan liar di sepanjang Jalan Kong Isah, Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dibongkar pada Rabu (18/6/2025).

Pembongkaran dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, diawali dengan pembacaan berita acara oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi di hadapan warga.

Dalam pembacaan berita acara disebutkan bahwa bangunan liar tersebut dibongkar karena berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta.

Baca juga: Lontarkan Kata-kata Kasar ke Siswinya, Guru Kini Pelukan Minta Maaf, Kepsek: Mungkin Kondisi Capek

Perum Jasa Tirta adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.

Nantinya, lokasi pembongkaran bangunan liar tersebut akan dilakukan pembangunan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat.

Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita menjelaskan, pembongkaran bangunan liar di Kampung Gabus atas perintah Dedi Mulyadi disampaikan melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Perintah tersebut keluar tak lama setelah Dedi Mulyadi mengunjungi Kampung Gabus, beberapa waktu lalu.

"Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti," ungkap Ganda, melansir Kompas.com.

Pengamatan Kompas.com di lokasi, obyek bangunan liar yang dibongkar didominasi bangunan permanen dan semi permanen yang dijadikan tempat tinggal warga.

Selain itu, beberapa bangunan liar tersebut juga digunakan pemilik sebagai ladang usaha seperti warung sembako.

Di tengah pembongkaran, seorang warga Kampung Gabus, Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Irwansyah (51), mengaku kecewa.

Kekecewaan tersebut dirasakan Irwansyah setelah tempat usahanya yang berdiri di atas bantaran saluran irigasi dibongkar Satpol PP atas perintah Dedi Mulyadi.

Irwansyah menumpahkan kekecewaannya dan berharap Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat hanya satu periode saja.

"Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa," ujar Irwansyah kepada wartawan di lokasi, Rabu (18/6/2025).

Ia mengaku bingung mencari penghasilan dari mana setelah warungnya dibongkar.

"Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah," keluh dia.

Irwansyah mengeklaim, pemilik bangunan liar yang dibongkar di Kampung Gabus mayoritas pemilih Dedi Mulyadi.

Ia tak menyangka, setelah Dedi Mulyadi menjabat Gubernur, justru tempat usahanya dibongkar oleh sosok pilihannya sendiri.

"Ya terserah pemerintah, mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode," kata Irwansyah.

Baca juga: Ortu Geram Tabungan Siswa SD Rp343 Juta Dipakai Guru, Minta Kembalikan, Kepsek: Pelaku Sudah Pensiun

Di sisi lain, Irwansyah juga menyayangkan Dedi Mulyadi yang tak langsung menyampaikan pemberitahuan akan dilakukan pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus, beberapa waktu lalu.

Surat pemberitahuan pembongkaran justru diterima berdekatan dengan hari pelaksanaan pembongkaran, atau tak lama setelah Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus.

"Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang," ungkap Irwansyah.

Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.

"Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin," imbuh dia.

Dedi Mulyadi menanggapi kekecewaan sejumlah warga Kampung Gabus terkait pembongkaran bangunan liar di wilayah tersebut.

Bangunan liar tersebut sebelumnya dihuni dan dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat tinggal maupun lokasi usaha kecil.

Namun, menurut Dedi, pembongkaran tetap harus dilakukan demi kepentingan yang lebih besar.

"Pasti kecewa, pasti ada pedagang kecil yang kecewa. Intinya tak akan bisa memuaskan semua pihak, tapi pemimpin harus memilih demi kebaikan," ujar Dedi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (19/6/2025).

Dedi menegaskan, ia akan memberikan solusi bagi pedagang kecil yang terdampak.

Namun, bagi pihak yang mendirikan dan menyewakan ruko di atas tanah negara, tidak ada toleransi.

"Karena tujuan dia di situ adalah menggunakan tanah negara untuk diperjualbelikan, disewakan," tegasnya.

Baca juga: Bayar Rp30 Juta, Pengantin Pingsan Lihat Dekorasi Pernikahan Jelek, Nangis Histeris Kursi Akad Kotor

Menurut Dedi, praktik penyewaan bangunan liar di bantaran sungai kerap melibatkan jaringan bisnis ilegal.

Mereka membangun di atas tanah negara lalu menyewakannya kepada pedagang kecil dengan harga bervariasi.

"Satu lapak disewakan sejuta atau Rp500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp50 juta," jelas Dedi.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar warga menerima pembongkaran tersebut, dan hanya segelintir pihak yang melakukan protes keras.

"Yang dibongkar 50 bangunan, yang marah satu. Saya berhadapan langsung dengan orangnya, negosiasi minta ganti rugi. Tahu saya," katanya.

Dedi pun menyebut wilayah seperti Tambun Utara sebagai daerah yang sangat rawan penyalahgunaan lahan negara karena lokasinya yang strategis dan dekat kawasan industri.

"Semua orang berburu ke situ. Yang penting dapat duit, dan dimanfaatkan—nyewakan bangunan di lahan negara," ucap Dedi.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com