TRIBUNJATIM.COM - Kepala daerah dari partai politik (parpol) Gerindra, Bupati Pati, Sudewo kini diingatkan soal pesan Presiden RI Prabowo Subianto.

Bupati Pati, Sudewo masih jadi sorotan akibat demo besar-besaran yang menyasar kepadanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono menegaskan jika Sudewo harus mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan kebijakan.

Sugiono menambahkan, keputusan yang diambil dipastikan tidak menambah beban warga.

Baca juga: Ajaib Jika Bupati Pati Sudewo Mau Mundur dari Jabatan, Pengamat: Khas Politisi Indonesia

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

Ingatkan Pesan Prabowo untuk Kepala Daerah Gerindra

Sugiono juga mengungkapkan bahwa ia menyampaikan kembali pesan dari Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada seluruh kepala daerah dari partai tersebut.

Menurutnya, Prabowo selalu menekankan agar para kepala daerah memperhitungkan suara masyarakat kecil dalam setiap kebijakan.

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," ujar Sugiono.

Situasi Pati Mulai Kondusif

Sugiono menyebut Partai Gerindra terus memantau perkembangan situasi di Pati setelah aksi unjuk rasa menuntut Sudewo mundur.

Ia berterima kasih kepada semua pihak karena kondisi berangsur membaik.

Sebelumnya, demo besar-besaran di Pati terjadi sebagai respons atas kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Tuntutan Masyarakat Dinilai Masuk Akal

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai tuntutan warga Pati agar Sudewo mundur masuk akal.

Ia menyebut kebijakan PBB-P2 tersebut memberatkan masyarakat.

"Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo dari jabatan kepala daerah. Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal," ujar Herman saat menjadi pembicara dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).

Menurut Herman, masalah utama terletak pada minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pajak tersebut.

Sudewo Dinilai Tidak Peka dan Arogan

Herman menambahkan, kenaikan PBB-P2 yang signifikan seharusnya disertai dialog dengan warga.

Ia menilai respons Sudewo terhadap situasi ini tidak sensitif dan memicu kemarahan publik.

"Kedua, respons dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan, memancing kekecewaan publik di Pati," ujar Herman.

Aksi demonstrasi yang berlangsung di alun-alun Pati itu bahkan sempat ricuh, dengan Sudewo dilempari sandal saat menemui massa.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com