Kepala Dinas Pendidikan Naik Pitam Olimpiade Matematika di Bojonegoro Ricuh: Mencoreng

Ita menyebut, saat itu situasi tak terkendali, para orang tua wali tiba-tiba melayangkan protes dan merangsek masuk ke lokasi acara. 

Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, pihaknya bersama beberapa panitia meminta tambahan pengamanan dari Polsek Kota Bojonegoro untuk menenangkan massa yang sudah tidak terkendali.

Akibat kejadian itu, Ita mengklaim banyak berkas serta barang milik panitia yang hilang saat kericuhan. 

“Semua barang dan sebagian data panitia hilang. Namun kami tetap bertanggung jawab," ujar Ita. 

Meski demikian, pihak Saryta Management berjanji bakal bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan uang pendaftaran. 

Saat ini, lanjut Ita, pihaknya tengah melakukan pendataan ulang melalui koordinasi dengan masing-masing guru dan sekolah.

"Saat ini kami menunggu data dari guru-guru sekolah untuk proses pengembalian uang pendaftaran peserta," sambungnya.

Proses pengembalian, tambah Ita, ditargetkan rampung dalam waktu dua pekan.

Sebagai langkah awal, pasca kejadian panitia telah mengembalikan total dana sekitar Rp 10 juta kepada peserta. 

Dia juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbulkan.

“Ini konsekuensi yang harus kami tanggung. Kami siap membayar berapapun sesuai data yang masuk. Pengembalian kami lakukan dengan cara mencocokkan data dari sekolah dengan yang ada pada kami,” tutupnya. 

Sebelumnya, pelaksanaan Olimpiade Matematika tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kabupaten Bojonegoro yang digelar oleh Saryta Management di Gedung Serbaguna Bojonegoro, Minggu (7/12/2025), berakhir ricuh.

Kegiatan yang diikuti ribuan peserta itu diwarnai kepanikan, protes orang tua, hingga suasana tidak kondusif berujung olimpiade dihentikan.

Informasi yang dihimpun sejak awal pelaksanaan, kegiatan ini sudah menuai kejanggalan dan keluhan dari para wali murid pendamping.

Mereka menilai penyelenggaraan olimpiade tidak profesional, mulai dari kurangnya persiapan teknis hingga sistem pelaksanaan yang dinilai tidak tertata dengan baik.