Update Penggeledahan PT Barata Indonesia Gresik, Ruangan Direktur Diobok-obok Kortastipidkor Polri

Ringkasan Berita:

• Fokus Baru Penggeledahan: Selain PT Barata Indonesia, Tim Penyidik Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri melebarkan sayap operasi ke Surabaya dengan menyasar aset Tjahjadi Djajadibrata, Direktur Utama PT Multinas Indonesia.
• Penggeledahan Kantor Baru: Penyidik menggeledah Kantor PT Multinas Tjahja Sejahtera di Ruko Klampis Megah D27, Surabaya. Gedung baru ini terindikasi digunakan untuk menyimpan dokumen lama perusahaan guna menyembunyikan dugaan aliran dana proyek untuk kepentingan korporasi.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Sinyalemen keseriusan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam membongkar mega skandal proyek pembangunan pabrik gula senilai ratusan miliar rupiah kian benderang.

Setelah menggeledah kantor PT Barata Indonesia di Kebomas, Gresik, tim penyidik Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor Polri langsung bergerak cepat mengobok-obok dua lokasi strategis di Kota Surabaya pada hari yang sama, Selasa (9/6/2026).

Operasi senyap di Kota Pahlawan ini membidik aset penting milik Tjahjadi Djajadibrata, yang merupakan Direktur Utama PT Multinas Indonesia (PT Multinas Tjahja Sejahtera).

Langkah ofensif kepolisian ini dilakukan guna melacak dokumen rahasia serta bukti manifes aliran dana haram proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Pengembangan dan Modernisasi PG Assembagoes Situbondo pada PTPN XI periode 2016-2022.

Baca juga: Usut Korupsi EPCC PG Asembagoes Rp645 M, Kortastipidkor Polri Geledah PT Barata Indonesia di Gresik

Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, membenarkan jajarannya tengah memetakan klaster dokumen vital dari beberapa ruangan strategis, termasuk milik jajaran petinggi korporasi yang terlibat.

"Di PT Barata Indonesia, ruangan direktur, ruangan bagian keuangan, dan sebagainya kami periksa," ujar Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi saat memberikan keterangan kepada awak media di depan pagar PT Barata Indonesia, Selasa (9/6/2026).

Ruko Klampis Megah Jadi Tempat Simpan Dokumen Lama

Berdasarkan data yang dihimpun, tim penyidik pertama di Surabaya mendatangi Kantor PT Multinas Tjahja Sejahtera yang berlokasi di area kompleks Ruko Klampis Megah D27, Kota Surabaya.

Kantor tersebut diketahui merupakan gedung baru milik Tjahjadi Djajadibrata. Namun, pihak kepolisian mencium gelagat bahwa gedung baru tersebut sengaja dipergunakan sebagai tempat khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen lama perusahaan.

Di lokasi ini, tim Subdit 3 Dittindak Kortastipidkor menyisir berkas keuangan secara detail. Polisi memburu dokumen akuntansi yang diduga kuat memuat catatan aliran dana proyek PTPN XI yang diselewengkan dan dialihkan untuk menyokong kepentingan kapital atau operasional korporasi PT Multinas Indonesia.

Rumah Mewah di Galaxy Bumi Permai Turut Diperiksa

Tak berhenti di situ, tim penyidik kedua bergerak paralel menuju kawasan perumahan elite di Surabaya Timur. Petugas menggeledah rumah kediaman pribadi Tjahjadi Djajadibrata yang terletak di Jalan Galaxy Bumi Permai Blok L 5/1, Surabaya, Jawa Timur.

Sama halnya dengan modus di ruko Klampis, rumah tinggal mewah ini disinyalir beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan berkas-berkas teknis maupun non-teknis dari proyek EPCC PG Asembagoes Situbondo yang berujung pada kerugian negara sebesar Rp645 miliar tersebut.

Baca juga: Tak Sekadar Turnamen, Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026 di Gresik Buka Jalan ke Panggung Dunia

Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi menegaskan, rangkaian penggeledahan maraton di beberapa titik ini murni dilakukan demi pemenuhan unsur hukum pidana materiil dan penguatan alat bukti sebelum mengumumkan nama-nama tersangka ke publik.

"Penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Penyidik merupakan bagian dari upaya penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi EPCC PG Assembagoes yang sedang ditangani. Hasil penggeledahan ini akan dianalisis dan didalami guna memperkuat pembuktian, termasuk dalam rangka penetapan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta percepatan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku," urai Yusuf secara gamblang.

Pihak Mabes Polri juga menggaransi bahwa penanganan perkara korupsi sektor industri pangan ini berjalan lurus tanpa polusi kepentingan pihak luar.

"Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip penyidikan tindak pidana korupsi yang yuridis prosedural, teknis profesional, etis proporsional, dan non-intervensi," pungkas perwira dengan tiga melati di pundak tersebut.