Peringatan Keras Bupati Subandi Kepada para Kades di Sidoarjo: Jangan Ada Pungli di Program PTSL

Ringkasan Berita:

• Bupati Subandi memperingatkan kepala desa agar tidak melakukan pungutan liar dalam program PTSL.
• Kabupaten Sidoarjo menargetkan penyelesaian 30.000 sertifikat tanah pada tahun 2026. 
• Program Gemapatas dan penggunaan teknologi PUNA di 10 kecamatan diharapkan mempercepat proses sertifikasi.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kepala desa di Sidoarjo mendapat warning dari Bupati Subandi untuk tidak main-main dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Utamanya, jangan sampai ada pungutan kepada warga di luar ketentuan alias pungutan liar (pungli). 

Peringatan kepada para kades agar agar tidak menambah pungutan di luar ketentuan itu disampaikan bupati di sela acara yang digelar Pemkab Sidoarjo bekerja sama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Sidoarjo di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Senin (10/11/2025). 

“Jangan ada pungutan lain. Kalau Rp 150.000 ya ditarik Rp 150.000 itu saja, jangan ada tambahan. Operasional bisa dianggarkan lewat APBDes agar tidak menimbulkan masalah hukum,” kata Bupati Subandi.

Sejumlah kepala desa sudah berurusan dengan hukum dan sampai masuk penjara gara-gara persoalan seperti itu. Karenanya, para kades di Sidoarjo diimbau agar tidak ikut-ikutan melakukan hal yang melanggar hukum tersebut.  

Baca juga: Bupati Sidoarjo Subandi Pastikan Persoalan Frontage Road Waru Terselesaikan, Alokasikan Dana Rp40 M

Selesaikan  30.000 sertifikat tanah

Menurut Subandi, tahun 2026 besok Kabupaten Sidoarjo menargetkan penyelesaian 30.000 sertifikat tanah melalui program PTSL. Angka yang jauh meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 12.000 bidang. 

“Kami ingin memastikan seluruh warga memiliki kepastian hukum atas tanahnya untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan pembangunan desa,” lanjutnya.

Dalam kegiatan itu, Bupati Sidoarjo Subandi juga mengajak seluruh masyarakat dan pemerintah desa untuk aktif mendukung Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas). 

Dengan batas yang jelas, masyarakat lebih tenang, tidak ada lagi sengketa, dan proses sertifikasi tanah bisa berjalan lebih cepat dan akurat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas tanah sangat dirasa sangat penting. 

Baca juga: Alasan Kuota PTSL di Kabupaten Malang Dipangkas, BPN Singgung Anggaran

“Pemkab Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan PTSL sebagai bagian dari mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan. Dan kami juga mengimbau masyarakat agar menjaga serta merawat tanda batas yang telah dipasang agar tidak rusak atau dipindahkan,” kata dia. 

Di sela kegiatan, Subandi juga menyampaikan rencana kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi desa yang aktif mendukung percepatan PTSL. 

Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nursuliantoro menyampaikan kegiatan Gemapatas kali ini diikuti oleh 10 kecamatan. Dari jumlah itu ada empat kecamatan yakni Wonoayu, Krian, Balongbendo, dan Tarik yang menjadi peserta Penetapan Lokasi Peta Bidang Tanah (Penlok PBT). 

Sedangkan enam kecamatan lainnya yakni Krembung, Prambon, Jabon, Tanggulangin, Porong, dan Tulangan, diminta agar betul-betul menyiapkan dokumen untuk Puldadis (Pengumpul Data Yuridis) dimana akan melanjutkan program Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT).

Disebutnya bahwa proses pengukuran tanah kini dilakukan menggunakan teknologi Pesawat Udara Nirawak (PUNA), yang membuat hasil pengukuran lebih cepat dan akurat.