Golkar Ingatkan Master Plan Penanganan Banjir di Sidoarjo, Adam Rusydi: Janji Bupati Subandi

Ringkasan Berita:

• Partai Golkar mengingatkan janji politik Subandi-Mimik Idayana saat Pilkada Sidoarjo 2024. 
• Saat itu, pasangan yang kini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo itu menjanjikan pembuatan master plan penanganan banjir.
• Namun master plan penanganan banjir di Sidoarjo belum juga dibuat.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menagih janji Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, terkait pembuatan master plan penanganan banjir di Kota Delta, sebutan Sidoarjo.

Subandi-Mimik menjanjikan master plan penanganan banjir saat mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. 

Sudah sekira setahun Subandi-Mimik Idayana menjabat sebagai kepala daerah setelah memenangi pilkada.

Namun master plan penanganan banjir belum juga dibuat.

Padahal banjir sudah menjadi langganan di sejumlah wilayah di Sidoarjo setiap musim hujan tiba.  

“Kami mengingatkan, Pemkab Sidoarjo agar segera membuat master plan dan penanganan banjir. Sebagaimana janji Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana,” kata Adam Rusydi, Rabu (12/11/2025).

Golkar merupakan salah satu partai pengusung Subandi-Mimik.

Bahkan, Adam Rusydi sendiri menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Subandi-Mimik dalam Pilkada Sidoarjo 2024. 

Dia menikai, pemkab seharusnya sudah memiliki rencana induk atau master plan penanggulangan banjir sebagaimana dijanjikan saat kampanye pilkada lalu.

“Janji adalah utang. Dulu saat kampanye, pasangan Subandi–Mimik menyampaikan bahwa mereka telah menyiapkan master plan dan grand design penanggulangan banjir. Tapi sampai RAPBD 2026, saya tidak melihat rencana itu muncul,” ujarnya. 

Baca juga: Sidoarjo Dikepung Banjir, Genangan Depan Lippo Mall Paling Dikeluhkan, Banyak Motor Mogok

Golkar juga mengaku sudah mengerahkan fraksinya di DPRD Sidoarjo untuk menyuarakan itu.

Fraksi Partai Golkar dalam Pandangan Umum (PU) di rapat paripurna beberapa waktu lalu juga telah menyoroti persoalan banjir ini. 

Fraksi Golkar meminta Pemkab Sidoarjo segera menyusun grand design penanganan banjir terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Brantas, serta menerapkan skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

“Masalah banjir memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap. Tapi kalau master plan itu dibuat dan dijalankan secara serius, langkah penanganan bisa dilakukan bertahap dan terukur,” lanjut Adam.

Siap Kolaborasi

Adam yang juga menjabat Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama.

“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan Pemkab Sidoarjo sendirian. Harus ada gotong royong dengan semua pihak. Tapi kuncinya, master plan-nya harus segera dibuat,” tegasnya.

Sidoarjo sebagai kota delta yang diapit banyak sungai semestinya memiliki perencanaan pembangunan yang matang.

Tanpa perencanaan strategis, menurutnya, pembangunan hanya akan menghasilkan proyek-proyek sporadis yang manfaatnya tidak bertahan lama.

Karena jika pembangunan dilakukan tanpa arah yang jelas, hasilnya hanya sementara. Penanggulangan banjir ini seharusnya jadi prioritas utama, bukan sekadar janji politik.