Lelang Jabatan 6 Kepada OPD di Tulungagung, PNS Seluruh Indonesia Bisa Ikut

Soeroto menambahkan, untuk dua posisi ini tidak harus dokter, namun bisa juga sarjana kesehatan masyarakat.

Jika sampai batas akhir belum ada pendaftar, maka pendaftaran akan diperpanjang lagi.

Perpanjangan juga dilakukan, jika setiap posisi hanya ada pendaftar kurang dari 3 orang.

“Syarat minimal setiap posisi ada 3 pendaftar. Kalau kurang diperpanjang lagi, bisa dari eselon 2 atau eselon 3,” tegasnya.

Sebenarnya ada 10 jabatan kepala OPD di Pemkab Tulungagung yang kosong.

Baca juga: Sosok 6 Orang yang Bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke KPK, Ada Sekda Hingga Adik Kandung 

Selain 6 jabatan kepala OPD yang sedang dilelang, 4 kepala OPD yang masih kosong adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Sebelumnya, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, mengaku masih melakukan evaluasi pada 4 jabatan ini.

Salah satunya pertimbangan belum ada yang dinilai mempunyai kecakapan dan kemampuan mengisi posisi itu.

Namun 4 posisi ini juga memungkinkan diisi dengan pergeseran jabatan.

“Jika semua lancar, 6 pejabat itu bisa dilantik pada Desember (2025) nanti,” ujarnya.

Perguruan Tinggi Profesional Dilibatkan

Untuk proses open bidding ini, Pemkab Tulungagung menggandeng perguruan tinggi.

Namun Gatut Sunu enggan membuka, menurutnya perguruan tinggi yang digandeng pasti profesional, tidak terkontaminasi kepentingan, apalagi bisa disetir.