Rupiah Melemah, Anggota DPR RI Ingatkan Potensi Badai PHK Bisa Masuk Desa

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengingatkan potensi PHK massal bisa berdampak hingga desa. 
• Pelemahan rupiah, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga energi dinilai menekan dunia usaha. 
• Pemerintah diminta segera mengaktifkan Satgas PHK dan memperkuat perlindungan pekerja.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat meluas hingga ke wilayah pedesaan.

Ini lantaran dipicu pelemahan rupiah, gangguan rantai pasok, dan kenaikan harga energi dapat berdampak hingga ke wilayah pedesaan.

“Harus ada antisipasi dini tentang dampak pelemahan rupiah. Kondisi tersebut  bisa memicu gelombang pengangguran baru di desa dan berkembang menjadi krisis sosial.

Pelemahan nilai tukar rupiah, terganggunya rantai pasok dan kenaikan harga energi tidak hanya menghadirkan tekanan pada sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak serius terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional.

Baca juga: Refleksi May Day 2026, Anggota DPR RI Ingatkan Negara Jangan Korbankan Buruh demi Efisiensi

PHK Dinilai Bisa Picu Krisis Sosial

“Gejolak kurs tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan pasar dan angka-angka ekonomi makro,” kata anggota DPR RI Komisi IX kepada TribunJatim.com

Menurutnya, masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung ketika biaya hidup meningkat dan dunia usaha mulai mengalami tekanan.

“Yang perlu dipahami, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan. Dampaknya bisa masuk ke dapur melalui kenaikan biaya hidup dan tekanan terhadap lapangan kerja,” kata Pulung.

Dampak Pelemahan Rupiah Masuk ke Kehidupan Masyarakat

Menurut Pulung struktur ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih terhubung dengan ekonomi global. Banyak sektor industri bergantung pada bahan baku, mesin, maupun komponen impor. 

Ketika nilai dolar menguat, energi mahal dan rantai pasok terganggu akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk bertahan.

Baca juga: Sempat Disandera Israel, WNI Ponorogo Dikabarkan Sudah Bebas, Keluarga Masih Pantau Kepulangan

“Kita tidak ingin pilihan akhirnya adalah pengurangan tenaga kerja,” ujar kader PDI Perjuangan ini.

Pulung mengingatkan bahwa dampak PHK tidak hanya berhenti di kawasan industri atau pusat-pusat ekonomi perkotaan. Menurutnya, desa dapat menjadi wilayah yang menanggung beban berikutnya ketika pekerja kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung halaman tanpa kepastian penghasilan.

“Jika memicu PHK massal, desa akan menanggung gelombang pengangguran baru. Ini harus diantisipasi sebelum krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial,” tegasnya.

Dia menilai desa tidak dapat diposisikan hanya sebagai tempat kembali ketika situasi ekonomi kota sedang sulit. Kapasitas ekonomi pedesaan juga memiliki keterbatasan dan perlu dipersiapkan menghadapi kemungkinan arus balik tenaga kerja.

“Jangan sampai desa menjadi tempat pelarian masalah, sementara kapasitas ekonomi dan sosial desa tidak pernah disiapkan untuk menampungnya,” ujar Pulung.