Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Tuntut Transparansi Tukar Guling TKD untuk Jalan Tol, Warga Ramai-ramai Geruduk DPRD Kediri

Warga bersama LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kediri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gedung DPRD Kabupaten Kediri.

Penulis: Isya Anshori | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Isya Anshori
UNJUK RASA - Ratusan warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, bersama LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kediri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gedung DPRD Kabupaten Kediri Kamis (13/11/2025). Mereka menuntut kejelasan dan transparansi proses tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kediri-Tulungagung. 

"Yang jelas, ini sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya kami juga pernah menerima mereka secara total, berkaitan dengan PSN di wilayah barat sungai, khususnya Desa Tiron. Hari ini mereka datang lagi dengan fokus yang lebih mendesak, yaitu terkait aset desa," jelas Subagiyo.

"Mungkin surat dari sistem Srikandi belum mereka buka, atau memang belum siap hadir hari ini. Tapi kami akan tindak lanjuti. Insyaallah di akhir bulan ini akan digelar RDP ulang dengan menghadirkan semua dinas terkait," imbuhnya.

Subagiyo menekankan, transparansi menjadi kunci utama agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak ada dugaan penyimpangan dalam proses tukar guling tersebut.

"Kami ingin semua prosesnya terbuka dan jelas, supaya tidak ada dugaan atau kecurigaan dari masyarakat bahwa ada hal yang tidak sesuai. Karena ini menyangkut aset desa dan aset pemkab, kita harus pastikan semuanya sesuai aturan," lanjutnya.

Dia menjelaskan, pelepasan TKD Desa Tiron telah melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat.

Hasil musyawarah tersebut kini tengah diproses di tingkat provinsi, menunggu hasil appraisal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Sekarang tinggal menunggu appraisal dari Provinsi Jawa Timur. Gubernur sudah menyanggupi bahwa proses ini akan diselesaikan bulan ini," ujarnya.

"Nantinya, tim provinsi akan melakukan perbandingan antara tanah aset lama dan tanah pengganti agar nilainya sepadan," ujarnya.

Meski begitu, kekecewaan warga belum mereda.

Mereka berharap anggota DPRD benar-benar turun langsung memberikan penjelasan dan membuka data publik terkait aset desa tersebut.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved