Tuntut Transparansi Tukar Guling TKD untuk Jalan Tol, Warga Ramai-ramai Geruduk DPRD Kediri

Ringkasan Berita:

• Warga Kediri tuntut transparansi proses tukar guling TKD yang digunakan untuk Jalan Tol Kediri-Tulungagung.
• Suasana sempat memanas ketika perwakilan warga kecewa karena tak satupun anggota dewan hadir menemui mereka.
• Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Subagiyo mengatakan, pihaknya telah dua kali menerima aspirasi warga Desa Tiron.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Ratusan warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, ramai-ramai menuntut kejelasan dan transparansi proses tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kediri-Tulungagung.

Tak sendiri, mereka bersama LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kediri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (13/11/2025).

Sejak pukul 09.00 WIB, ratusan massa memadati area gerbang kantor DPRD. 

Dengan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara, mereka bergantian berorasi menuntut agar perwakilan dewan menemui mereka secara langsung.

Namun, suasana mulai memanas ketika perwakilan warga yang diizinkan masuk ke gedung DPRD merasa kecewa karena tak satupun anggota dewan hadir untuk menemui mereka.

Massa pun menilai DPRD tidak serius menanggapi aspirasi rakyat terkait aset publik yang terdampak proyek tol.

Aksi ini dimulai dari Lapangan Desa Tiron, kemudian massa melakukan long march menuju Gedung DPRD Kabupaten Kediri.

Di sepanjang jalan, mereka meneriakkan yel-yel menuntut keadilan dan transparansi proses pelepasan aset desa yang dianggap janggal.

Ketua LSM Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kediri, Darwiji menyampaikan, aksi ini dilakukan karena DPRD belum memberikan tanggapan atas surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diajukan sebelumnya.

"Warga hanya ingin kejelasan dan transparansi. Kami mendesak agar DPRD membuka data proses tukar guling tanah kas desa, karena ini menyangkut aset publik," kata Darwiji di depan gedung DPRD Kamis (13/11/2025).

Baca juga: Bawa Gerobak Dagangan, Massa PMII dan PKL Siap Kembali Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung Pemkab Tuban

Darwiji juga menegaskan, masyarakat tidak menolak proyek Jalan Tol Kediri-Tulungagung, namun mereka menolak jika proses pembangunan dilakukan dengan mengorbankan hak dan aset desa.

"Kami tidak menolak proyek tol, tapi jangan sampai prosesnya mengorbankan hak dan aset desa," tegasnya.

Tanggapan Dewan

Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri, Subagiyo mengatakan, pihaknya sebenarnya telah dua kali menerima aspirasi warga Desa Tiron.

Namun, pertemuan kali ini tidak bisa dilanjutkan, karena sebagian perwakilan dinas terkait tidak hadir.

"Yang jelas, ini sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya kami juga pernah menerima mereka secara total, berkaitan dengan PSN di wilayah barat sungai, khususnya Desa Tiron. Hari ini mereka datang lagi dengan fokus yang lebih mendesak, yaitu terkait aset desa," jelas Subagiyo.

"Mungkin surat dari sistem Srikandi belum mereka buka, atau memang belum siap hadir hari ini. Tapi kami akan tindak lanjuti. Insyaallah di akhir bulan ini akan digelar RDP ulang dengan menghadirkan semua dinas terkait," imbuhnya.

Subagiyo menekankan, transparansi menjadi kunci utama agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak ada dugaan penyimpangan dalam proses tukar guling tersebut.

"Kami ingin semua prosesnya terbuka dan jelas, supaya tidak ada dugaan atau kecurigaan dari masyarakat bahwa ada hal yang tidak sesuai. Karena ini menyangkut aset desa dan aset pemkab, kita harus pastikan semuanya sesuai aturan," lanjutnya.

Dia menjelaskan, pelepasan TKD Desa Tiron telah melalui mekanisme musyawarah desa (musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat.

Hasil musyawarah tersebut kini tengah diproses di tingkat provinsi, menunggu hasil appraisal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Sekarang tinggal menunggu appraisal dari Provinsi Jawa Timur. Gubernur sudah menyanggupi bahwa proses ini akan diselesaikan bulan ini," ujarnya.

"Nantinya, tim provinsi akan melakukan perbandingan antara tanah aset lama dan tanah pengganti agar nilainya sepadan," ujarnya.

Meski begitu, kekecewaan warga belum mereda.

Mereka berharap anggota DPRD benar-benar turun langsung memberikan penjelasan dan membuka data publik terkait aset desa tersebut.