Imbas 14 Tahun Jalan Rusak Tak Diperbaiki, Warga Segel Kantor Bupati yang Kini Bak Kabur: Penakut

TRIBUNJATIM.COM - Kantor Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, di Singaparna, Tasikmalaya disegel pada Selasa (25/9/2025).

Kantor bupati itu disegel sekelompok mahasiswa dan warga di Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penyegelan itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemkab Tasikmalaya yang belum pernah memperbaiki jalan rusak selama hampir 14 tahun.

Apalagi audiensi warga dan pengunjuk rasa bersama pemerintah daerah sebelumnya tidak ditanggapi.

"Kami kecewa karena sudah 14 tahun jalan rusak di Cimanisan-Warung Legok belum pernah diperbaiki. Indeks pembangunan manusia di daerah kami stagnan terus, akibat jalan ini bukan sekadar diaspal, tapi sebagai urat nadi kehidupan warga," jelas Koordinator Aksi, Farid Apepi, kepada wartawan, melansir dari Kompas.com.

Menurut Farid, pemerintah daerah selama ini dinilai abai terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di daerah terpencil.

Kondisi jalan utama penghubung antar-desa juga sangat mengenaskan dan rawan kecelakaan.

Mulai dari jalan berlubang yang menggenang saat hujan hingga bebatuan berbahaya yang sangat rawan dilalui kendaraan.

"Meski data jalan tersebut tercatat dalam sistem LPSE Kabupaten Tasikmalaya, realisasi perbaikan tak kunjung tampak. Dalam audiensi jilid kedua, massa mendesak agar hasil pembahasan segera dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk ditindaklanjuti secara konkret," tambah Farid.

Sebagai simbol protes keras kelompok masyarakat terhadap pemerintah daerah, pintu kantor Bupati Tasikmalaya dipasangi segel yang disita warga dan spanduk tuntutan warga.

Saat kejadian, Bupati Tasikmalaya dan pejabat lainnya keluar dari ruangannya lewat lift khusus yang langsung mengarah ke parkiran lantai bawah Gedung Bupati.

Baca juga: Ibu-ibu Rela Jual Bebek Demi Perbaiki Jalan Rusak yang Belasan Tahun Tak Diperbaiki Pemerintah

Para demonstran pun geram mengetahui hal itu, karena telah lama menunggu Bupati Tasikmalaya dan pejabat terkait di pintu utama.

"Penakut, pengecut, Bupati malah kabur dari warga yang akan menyampaikan aspirasi lewat lift khusus jalan belakang," teriak pedemo lainnya.

Beberapa rekaman video saat mahasiswa dan masyarakat menyegel ruangan Bupati Tasikmalaya pun langsung viral dan menyebar lewat media sosial.

Tim redaksi masih berupaya untuk meminta penjelasan Bupati Tasikmalaya dan sejumlah pejabat di Pemkab Tasik.

Baca juga: Jalan Rusak di Tulungagung Ditanami Pisang sudah Dianggarkan Dinas PUPR, Bisa Dikerjakan Awal 2026

Sebelumnya, seorang kepala Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menghilang usai didemo warganya.

Kades bernama Abdul Hamid ini hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

Ia didemo karena memberikan persetujuan izin galian C pada Kamis (18/9/2025) malam.

Wargapun geram meminta pertanggungjawaban hingga memutuskan untuk menyegel balai desa.

Warga melakukan penyegelan Balai Desa menggunakan tali rafia dan diberi daun pisang serta kertas bertuliskan "Balai Desa Disegel Warga". 

Ketua Aliansi Peduli Lingkungan Hidup Tunggulsari, Muhammad Faris Ahkam menjelaskan, penyegelan Balai Desa dilakukan selepas aksi demo.

Dia menuturkan, warga telah geram karena Kepala Desa Tunggulsari diduga menghilang dan tidak memberikan konfirmasi siapa pemberi perizinan galian C. 

Padahal, dalam Musyawarah desa beberapa waktu lalu, disepakati bahwa warga menolak keberadaan galian C.  

Namun, tiba-tiba saja muncul surat izin penambangan di Desa Tunggulsari.

"Warga menginginkan pertanggungjawaban dari pak Kades. Karena di surat susulan itu dia yang pertama menolak hasil Musdes, kemudian menyetujui galian C, dan siap menjaga kondusivitas warga. Tapi kenyataannya pak Kades malah menghilang sampai saat ini." kata Faris, Senin (22/09/2025), dikutip dari Tribun Jateng.

Faris menegaskan, hingga saat ini warga yang menolak galian C menuntut agar Kades Tunggulsari, Abdul Khamid mundur dari jabatannya. 

Warga juga mengancam akan melakukan aksi demo lanjutan ke kantor Pemkab Kendal jika tidak ada tindak lanjut. 

"Warga meminta dia mundur dari jabatannya. Kami sudah menyegel Balai Desa. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah atau tindak lanjut kita mau aksi di kantor Pemkab Kendal," tegas Faris.

Setelah aksi demo pada Kamis (18/09/2025) malam itu, empat orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mundur dari jabatannya setelah didesak warga.

Mereka ialah ketua, wakil ketua dan 2 anggota BPD.

Baca juga: Dijuluki Ketua RT Gen Z, Sahdan Langsung Perbaiki Jalan Rusak Pakai Dana Swadaya Pengurus Rp 23 Juta

Ketua Karang Taruna juga telah mengundurkan diri usai didemo warga.

Dengan disegelnya kantor Balai Desa, warga meminta Pemerintah Desa Tunggulsari dapat memindahkan pelayanan masyarakat ke kantor kecamatan. 

"Warga juga meminta Pemdes untuk tidak ngantor di balai desa, tetapi di kecamatan," tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Tunggulsari, Abdul Hamid belum merespons pesan WhatsApp maupun panggilan telepon dari Tribun Jateng untuk konfirmasi lebih lanjut.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni menyarankan agar aktivitas dan pelayanan di desa tersebut dapat dilakukan secara Work From Home (WFH) seusai penyegelan kantor balai desa oleh warga.

"Kalau di birokrasi ada WFH itu bisa diterapkan. Artinya pelayanan di rumah karena balai desanya disegel dari pada memaksakan diri berkantor di balai desa karena situasinya sedang tidak kondusif," tuturnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com