Gubernur Ahmad Luthfi Gandeng Berbagai Stakeholder Percepat Penanggulangan Kemiskinan di Jateng

TRIBUNJATIM.COM, BANYUMAS - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan paparan dalam acara Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025).

Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak itu, Ahmad Luthfi menjelaskan, pihaknya telah menggendeng berbagai stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. 

Luthfi mencontohkan, saat melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, pihaknya menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu.  

Dikatakannya, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan.

Oleh karenanya, butuh sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI. 

“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.

Luthfi kemudian memaparkan bagaimana Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Jawa Tengah Masuk Nominator IGA 2025 Kategori Provinsi Sangat Inovatif, Telah Ciptakan 858 Inovasi

Pemkab Pati memberikan operasional Rp 300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp 200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp 500 ribu per bulan.

Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan.

Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp 250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah.

Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.

“Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Luthfi.

Baca juga: Pemprov Jateng Sabet Penghargaan Pioneer of Economic Empowerment, Ahmad Luthfi: Tingkatkan Investasi

Model percepatan ini terbukti efektif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.
 
Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.