Banpol Cair, PDI Perjuangan Kota Malang Dapat Rp 1,3 Miliar

Poin Penting:

• 7 parpol yang memiliki kursi di DPRD Kota Malang telah menerima dana Bantuan Politik (Banpol).
• Pencairan dilakukan setelah masing-masing partai mengajukan permohonan. 
• Dua parpol masih belum menerima, karena menunggu proses pencairan, dan persoalan administratif.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan, sebanyak tujuh Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD setempat telah menerima dana Bantuan Politik (Banpol).

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, Alie Mulyanto, menyebut, pencairan dilakukan setelah masing-masing partai mengajukan permohonan. 

“Dari sembilan partai politik, tujuh sudah menerima,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Ketujuh parpol tersebut adalah PDI Perjuangan yang mendapat Rp 1,3 miliar lebih, PKB Rp 1,1 miliar, Gerindra Rp 999 juta, PKS Rp 995 juta lebih, Golkar Rp 872 juta, Demokrat Rp 486 juta, dan NasDem Rp 480 juta.

Proses pencairan, lanjut Alie, melalui verifikasi berjenjang oleh Bakesbangpol, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga Inspektorat.

Total alokasi dana banpol tahun ini mencapai Rp 7 miliar dan mulai dicairkan sejak Agustus 2025.

Sementara itu, dua partai lainnya, yakni PAN masih menunggu proses pencairan, sedangkan PSI tertunda karena persoalan administratif terkait logo dan surat keputusan kepengurusan.

Jika cair, PAN akan menerima sekitar Rp 350 juta dan PSI lebih dari Rp 391 juta.

Baca juga: PKB Tuban Desak Pencairan Banpol segera Dilakukan, Miyadi: Itu Hak

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menegaskan, dana banpol memiliki aturan pemanfaatan yang jelas. 

“Ada asas kepatutan dan kewajaran, 60 persen untuk sosialisasi dan 40 persen untuk kesekretariatan. Kami gunakan untuk kegiatan sosialisasi kebijakan nasional maupun daerah, membiayai rapat partai, hingga pendidikan politik bagi masyarakat,” terangnya.

Made menyebut dana tersebut dicairkan dua kali dalam setahun melalui sistem reimburse, meski tahun ini terjadi keterlambatan. Ia menekankan bahwa partai politik hadir untuk masyarakat bukan hanya menjelang pemilu. 

“Keberadaan partai dilindungi undang-undang. PDI Perjuangan tidak hanya turun lima tahun sekali, tapi setiap saat hadir bersama rakyat. Kami juga menyalurkan bantuan sosial sesuai kemampuan dan konstituen kami,” ujarnya.

Dana banpol dialokasikan untuk 18 persen suara PDI Perjuangan di Kota Malang.

Made juga menyebut ada 2.400 pengurus PDI Perjuangan Kota Malang. Setiap ada rapat, mereka akan disuguhi makanan dan minuman.

"Kami tidak ada uang transportasi, jadi manfaatnya untuk makan dan minum saat rapat," paparnya.

Made juga menyebut, keterlibatan kader partai sangat penting untuk menjaga kondusivitas di masyarakat.

Berkaca pada aksi unjuk rasa belakangan ini, Made mengatakan telah mengumpulkan para kader dan memberikan instruksi agar tidak terlibat anarkisme.

“Kalau ada demo, kami instruksikan kader agar tidak bertindak anarkis. Instruksi pusat wajib kami sosialisasikan, dan itu semua membutuhkan biaya, termasuk mengumpulkan orang. Banpol inilah yang membantu pembiayaannya,” kata Made.

Ia menambahkan, PDI Perjuangan tetap mendukung program-program pemerintah di Kota Malang, meski wali kota yang menjabat bukan berasal dari partainya.

“Bahasa ini yang terus kami sampaikan ke konstituen. Semua program untuk masyarakat tentu kami dukung,” pungkasnya.