PDIP Tak Setuju Rencana Penyematan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Hasto: Bukan Soal Politik

Ringkasan Berita:

• Penganugerahan gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menjadi perbincangan publik.
• Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan usulan gelar pahlawan untuk Soeharto.
• Urusan penyematan gelar pahlawan tidak semata prosedural politik, namun harus menunjukkan gambaran ideal sosok yang menjadi panutan.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, penyematan gelar pahlawan seharusnya mempertimbangkan banyak hal. 

Karena itu, ia menegaskan penolakan terhadap usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Baginya, menjadi pahlawan merupakan persoalan pengorbanan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

"Menjadi pahlawan itu bukan persoalan politik. Menjadi pahlawan itu adalah persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Ada integritas moral dan kemanusiaan," kata Hasto saat ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/11/2025) malam. 

Rencana penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto belakangan ini memang menjadi perbincangan publik.

Terutama, pro kontra seiring rencana ini.

Menurut Hasto, gelar pahlawan seharusnya diberikan sebagai bentuk agar menjadi suri tauladan bagi generasi bangsa. 

Hasto menekankan, urusan penyematan gelar pahlawan tidak semata urusan prosedural politik, namun harus menggambarkan gambaran ideal tentang sosok yang menjadi panutan bagi seluruh anak bangsa Indonesia.

Dari berbagai pemahaman tersebut, Hasto dan PDIP mengkritisi rencana ini.

Ini dinilai berbeda dengan berbagai tokoh yang sudah mendapatkan gelar pahlawan, seperti Proklamator Ir Soekarno (Bung Karno), Bung Hatta, dan Bung Tomo. 

Baca juga: Presiden Prabowo Bakal Umumkan Soeharto dan 9 Nama Tokoh Lainnya, Terima Gelar Pahlawan Nasional

Hasto mencontohkan, sejumlah nama tersebut sebagai tokoh yang berkorban besar terhadap republik ini dan tercatat dalam sejarah, sehingga layak mendapat gelar pahlawan nasional.

Sementara Hasto menegaskan, PDIP tetap tidak setuju terhadap rencana penyematan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Ia lantas mempertanyakan Soeharto dengan rekam jejaknya saat memimpin Indonesia apakah layak dinilai sebagai pahlawan. 

"PDI Perjuangan konsisten pada jalan pahlawan dimaknakan sebagai jalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara tanpa adanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)," ucap Hasto. 

Pengumuman Presiden Prabowo

Dikutip dari Tribunnews, mantan Presiden RI, Soeharto akan diumumkan menerima gelar pahlawan nasional pada Senin (10/11/2025).

Hal itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan, akan ada 10 nama tokoh yang akan menerima gelar pahlawan nasional.

Pernyataan itu diungkap setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

"Besok, insyaallah akan diumumkan," kata Prasetyo.

Dalam rapat terbatas tersebut, kata Prasetyo, dibahas mengenai finalisasi penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Rencananya, pengumuman pahlawan nasional akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Iya (oleh presiden)," katanya.

Menurut Prasetyo, terdapat kurang lebih 10 nama yang akan mendapat gelar pahlawan nasional.

Pemberian gelar pahlawan tersebut sebagai bagian dari penghormatan terhadap para pemimpin terdahulu.

"Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," katanya.

Prasetyo membenarkan, satu dari 10 nama yang akan menerima gelar pahlawan nasional tersebut adalah Presiden kedua RI, Soeharto.

Sebelumnya, wacana Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional memicu pro dan kontra.

"Ya masuk, masuk (Soeharto)," katanya.

Dalam memutuskan gelar pahlawan nasional, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menerima masukan dari sejumlah pihak, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani.

Pasalnya presiden menugaskan sejumlah orang untuk berkomunikasi dengan sejumlah tokoh dan menyerap masukan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional.

"Tadi juga kemudian bapak presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian juga dari Wakil Ketua DPR. Karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," katanya.