Jorok, Ternyata Orang Kaya di Daerah ini Masih Senang Buang Air Besar Sembarang

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Buang air besar (BAB) sembarangan ternyata masih menjadi kebiasaan warga desa di Kabupaten Tulungagung.

Terbukti sampai tahun 2017 ini baru 45 desa yang terverifikasi bebas buang air sembarangan, atau Open Defecation Free (ODF).

Menurut Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Agus Priyanto, sebenarnya ada 108 desa dari 271 desa dan kelurahan yang sudah bebas BAB sembangan. Namun baru 45 yang sudah diverifikasi, sedangkan sisanya masih proses administrasi.

“Target Kabupaten Tulungagung ODF tahun 2019,” ungkapnya, Jumat (26/5/2017).

Agus menambahkan, kebiasaan buruk BAB sembarangan sudah menjadi kebiasaan warga Tulungagung.

Baca: Disegel Satpol PP, Bos Yess Karaoke yang Tawarkan Live Show Hubungan Intim Telpon Pejabat Polisi ini

Mereka biasa BAB di kali, di kolam ikan, bahkan ada yang dimasukkan kresek dan dibuang sembarangan. Kebiasaan ini bahkan dimiliki oleh warga dengan tingkat ekonomi yang mapan.

“Jadi bukan faktor kemiskinan lo. Mereka kaya, motornya sejumlah anggota keluarga. Tapi untuk urusan jamban, mereka merasa tidak perlu,” ujar Agus.

Bahkan yang membuat Agus jengkel, meski kaya mereka berharap bantuan Pemkab Tulungagung untuk membangunkan jamban.

Agus menegaskan, bantuan jamban keluarga hanya diberikan kepada keluarga miskin. Karena itu Dinas Kesehatan menekankan gotong royong untuk pengadaan jamban.

Baca: Menikmati Sensasi Off Road di Gunung Kelud Tak Perlu Mahal, Berani Coba?

Selain itu Dinas Kesehatan juga menyediakan fasilitas kredit jamban. Untuk mengajukan kredit ini cukup dengan jaminan surat nikah. Besarnya Rp 2.000.000, untuk WC, septiktank dan resapan.

“Ada BPR yang kami gandeng untuk penyaluran kredit ini. Jangka waktunya silakan diatur sendiri dengan pihak BPR,” terangnya.

Tawaran kredit ini sebenarnya banyak peminat. Namun sering kali warga yang mengajukan kredit terkendala BI Checking.

Banyak di antara mereka gagal menerima kredit karena dianggap bermasalah oleh Bank Indonesia. (Surya/David Yohanes)