TribunJatim/

Kasus LSM Ikut Awasi Dana Desa di Magetan Terus Berlanjut dan Makin Panas

LSM ini telah membuat resah para kepala desa di Magetan sehingga aparat jadi ikut cawe-cawe menindaknya.

Kasus LSM Ikut Awasi Dana Desa di Magetan Terus Berlanjut dan Makin Panas
SURYA/IRWAN SYAIRWAN
Satreskrim Polresta Sidoarjo menunjukkan Ketua LSM Lembaga Penegak Demokrasi (LPD), Mustari Sera Adisurya (50) yang ditangkap akibat penipuan, Selasa (28/8/2017). 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol dan Linmas) Pemkab Magetan menyatakan, surat LSM LP2KI yang saat ini sedang diselidiki polisi terkait klaim sebagai tim monitoring Dana Desa se-Kabupaten Magetan itu dipastikan ilegal.

"LSM LK2KI itu belum mendaftar dan didaftar di Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Magetan," tegas Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Magetan Endri kepada Surya, Minggu (3/9/2017).

Menurut Endri, sebagai LSM, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, mulai yang berada di pusat, provinsi maupun daerah kabupaten/kota harus mendaftar.

(Gara-gara Aksi ini, Peluang PDIP Usung Ra Momon di Pilkada Bangkalan Sangat Tipis)

Dalam Undang Undang 17 tahun 2013 itu, Ormas dan LSM dari Pusat, Provinsi sampai daerah Kabupaten/Kota mestinya juga harus mendaftar.

"Itu harus dilakukan agar tidak disebut ilegal atau liar," tegasnya.

Pendaftaran Ormas dan LSM ke Bakesbangpol dan Linmas agar bisa mendapat kesempatan bekerjasama atau memperoleh kucuran dana untuk kegiatan dari pemerintah. Termasuk dalam memberikan statemen kepada media cetak maupun elektronik.

(Ketua Umum GP Ansor: Konflik Rohingya di Myanmar Terkait Minyak dan Gas)

"Ormas dan LSM yang mendaftar dan pemerintah memberikan tanda daftar. Sehingga Ormas dan LSM terdaftar bisa diakui keberadaanya oleh pemerintah," imbuh Endri.

Seperti diberitakan, Kapolres Magetan menanggapi serius adanya sejumlah orang yang mengaku dari LSM dan Pers mengirimkan surat kepada seluruh Kades se-Kabupaten Magetan sebagai monitoring atau pengawasan Dana Desa (DD), yang buntutnya ternyata meminta uang.

Polres Magetan sudah mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) termasuk saksi dan bukti bukti, untuk dilakukan penelitian unsur pidananya, agar kasus yang laporannya masuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Magetan, bisa diproses lanjut.

"Kita tinggal mencari dua alat bukti, agar bisa memproses kasus yang mengatasnamakan Pers dan LSM itu," kata Kapolres Magetan AKBP Muslimin.

(Aneh, Villa di Kota Batu Tak Pernah Bayar Pajak, Pemilik Harus Setor Upeti ke Paguyuban)

Ketujuh orang yang mengatasnamakan Pers dan LSM itu masing masing dua orang mengaku dari LSM KP2KI, dan lima nama dari Pers yakni Pers Surya Indonesia, Pers Radar Merah Putih, Pers Trans 9, Pers Praja Pos dan Pers (tidak jelas).

Saat ini di Kabupaten Magetan selain Kades yang mengaku resah dengan permintaan dana oleh orang yang mengaku dari LSM dan Pers, juga Kepala Dinas dan BUMD, juga mengaku dikirimi proposal permintaan sumbangan untuk hari besar nasional dan memanfaatkan hari hari yang terkait Pers. (Surya/Dony Prasetyo)

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help