Luar Biasa, 77 Kepala Daerah Kena OTT KPK

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Hingga saat ini sudah ada 77 kepala daerah seluruh Indonesia yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Mereka tertangkap tangan saat melalukan praktik suap dan kini dalam penanganan KPK.

Usai menyaksikan pelantikan Punjul Santoso sebagai Plt Wali Kota Batu, Mendagri Tjahyo Kumolo menyebutkan bahwa itu belum yang termasuk yang bukan tertangkap tangan OTT. Termasuk anggota DPRD juga banyak yang berurusan dengan KPK.

Mendagri menyebutkan bahwa perlu peningkatan pengawasan melekat pada institusi Pemerintah. Selama ini ada Inpektorat. Namun keberadaan lembaga pengawas ini lemah.

"Saya menyebutnya Inspektorat itu antara ada dan tiada. Masak semua harus KPK. Suap Rp 5 juta masak harus KPK," ucap Tjahyo.

Pengawasan yang melekat yang belum pada Inspektorat. Sudah saatnya Inspektorat mengambil peran optimal. Selama

Ini diakui bahwa penindakan lembaga ini yang masih lemah.

Peningkatan kualitas Pengawasan yang perlu dilakukan.

"Apakah sistem yang salah. Tidak. Sistem perlu disempurnakan," kata Mendagri.

Penguatan Inspektorat diperlukan. Terutama harus ditempatkan orang yang konsentrasi penuh pada pengawasan dan penindakan. Menurut Tjahyo fungsi penindakan juga harus lebih tinggi.

"Inspektorat di kabupaten kota harus dalam penindakan harus ke gubernur biar sungkan. Begitu juga inspektorat provinsi harus ke Irjen," tandas Mendagri.

Gubeneur Jatim Soekarwo menambahkan bahwa perlu adanya rekonstruksi pada lembaga Inspektorat.

"Memang dalam hal penindakan Harus naik satu tingkat kepangkatannya," kata Pakde Karwo.

Dalam peningkatan penindakan itu tidak perlu mengubah UU. Tinggal merealisasikan di lapangan dan penindakan Inspektorat ditingkatkan.

Khusus soal OTT Eddy Rumpoko, Mendagri berharap bahwa itu adalah OTT terakhir kepala daerah. Dirinya mendorong agar layanan ke mayarakat jangan diabaikan.

Tersebar Chat Intim #AnangHermansyah dan Istri, Netizen Hebohkan Ucapan Nakal Suami #Ashanty Ini! https://t.co/eoWeNp4vNx #BTS_DNA_TODAY

— Tribun Jatim (@tribunjatim) September 18, 2017

Makanya segera ditunjuk Plt agar layanan masyarakat tidak terganggu. Layanan hingga tingkat kelurahan. Apalagi menurutnya kota Batu adalah kota wisata dunia.

"Makanya ditunjuk Plt lebih cepat. Juga untuk mempersiapkan pelantikan Dewanti Rumpoko dan Punjul sebagai wali kota terpilih pada 26 Desember," kata Tjahyo. (Faiq)