TribunJatim/

Di Kota Madiun, Buruh Menggelar Demo Menuntut UMK 2018 Sebesar Rp 2,7 juta

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah Kota Madiun menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Madiun tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta.

Di Kota Madiun, Buruh Menggelar Demo Menuntut UMK 2018 Sebesar Rp 2,7 juta
(Surya/Rahadian bagus)
Sekitar tujuh orang mengatasnamakan Serikat Buruh Madiun (SBM)- Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjukrasa di Balaikota Madiun. 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Sekitar tujuh orang mengatasnamakan Serikat Buruh Madiun (SBM)-Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Madiun menggelar unjuk rasa di depan Balai kota Madiun dan kantor DPRD Kota Madiun, Senin (30/10/2017).

Mereka menuntut pencabutan PP no 78/2015 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI (Permenaker) no 36/2016 tentang magang, karena dianggap merugikan buruh.

"Kami dari SBM anggota federasi KASBI hari ini melakukan aksi nasional, menuntut pemerintah agar mencabut PP no 78/2015 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI (Permenaker) no 36/2016 tentang magang. Karena magang ini diberlakukan bukan untuk anak sekolah saja tetapi pencari kerja. Sekarang jadi tahapannya, magang dulu, kontrak, baru kemudian karyawan tetap," kata koordinator SBM-KASBI Madiun, Aris Budiono kepada wartawan, di Kantor DPRD Kota Madiun.

Ia menuturkan Permenaker no 36/2016 mengharuskan pekerja mengikuti sistem magang seperti anak sekolah. Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, pencari kerja harus mengikuti magang dan sistem kontrak. Oleh sebab itu, Aris menuntut pemerintah menghapus sistem outsourcing.

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah Kota Madiun menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Madiun tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta.

Baca: Nggak Nyangka, 15 Artis Indonesia Ini Ketahuan Merokok, 2 Diantaranya Dikenal Kalem dan Berhijab

Angka tersebut menurutnya, dihitung berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan dari inflasi.

"Yang ketiga, kami menuntut UMK Kota Madiun, Rp 2,7 juta. Kalau mengacu PP 78/2015 naiknya hanya 8-10 persen. Nah jika UMK Kota Madiun kemarin Rp1.509.005 berarti kan naiknya menjadi Rp1.650.000, apa cukup untuk menghidupi keluarga kita," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun, Suyoto ditemui usai menemui demonstran mengatakan, UMK yang diusulkan pemkot ke Gubernur Jatim sudah sesuai PP. 78/2015 tentang pengupahan.

Dikatakan Suyoto, selama PP 78/2015 tersebut belum dicabut pemerintah, maka acuan tersebut masih dipakai untuk menentukan besaran UMK.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help