Ricuh, Penyerahan Bantun API Ramah Lingkungan Ditolak Ratusan Nelayan Lamongan

 TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Penyerahan bantun alat penangkap ikan (API) oleh pemerintah dianggap sebagai pengganti alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan cantrang, ternyata ditolak oleh nelayan Lamongan.

Reaksi penolakan itu langsung ditunjukkan ratusan nelayan Lamongan saat digelar acara penyerahan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Lamongan Jawa Timur, Kamis (30/11/2017).

Bahkan selama acara seremonial berlangsung di Gedung PPN, ratusan nelayan menyuarakan penolakannya.

Mulai sambutan Wakil Bupati Kartika Hidayati, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, hingga sambutan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Viva Yoga Mauladi.

Ratusan nelayan tak henti-hentinya menyuarakan teriakan penolakannya terhadap program KKP tersebut.

"Gowo bali, gowo balik, gowo balik," teriak para nelayan menolak bantuan API.

Suara penolakan itu tidak hanya menggema dalam gedung, diluar gedung PPN usai acara juga melakukan aksi melokalisir alat tangkap API agar tidak diserahkan ke nelayan Lamongan.

Para nelayan ini membawa bantuan API ramah lingkungan ke mobil pikap dan memaksa pihak KKP membawa keluar dari PPN.

Sedangan puluhan truk yang membawa peralatan KKP untuk nelayan Tuban, Pasuruan, Gresik dan Lamongan juga dipaksa keluar dari pelataran PPN.

Para sopir truk dipaksa untuk putar balik truk dan segera keluar PPN.

"Alat prayang kami tidak merusak lingkungan," tegas Afandi, nelayan Blimbing.

Bahkan tidak mungkin merusak terumbukarang. Sebaliknya, kalau alat prayang yang rusak parah jika terkena terumbukarang.

Penolakan nelayan itu bukan tanpa bukti, dari 1.300 nelayan dengan alat tangkap prayang hanya ada 102 nelayan mengajukan dan menerima alat pengganti bantuan pemerintah itu.

Selebihnya tetap pada pendiriannya, menolak. Situasi ricuh dan puluhan petugas kepolisian akhirnya harus bergerak mengawal aksi massa nelayan.

Saat dirjen keluar dari gedung PPN, para nelayan berteriak liar yang intinya menolak bantuan apapun dari pemerintah.