Kumpulkan Penyelenggara Pemilu, DPRD Jatim Ingatkan Soal Bahaya SARA dan Hoax di Pilkada

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Untuk kali pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim melaksanakan rapat koordinasi jelang penyelenggaraan pilkada.

Di dalam hal ini, DPRD melalui Komisi A mengundang berbagai instansi penyelenggara pilkada hingga beberapa pihak yang terlibat.

Hadir pada acara tersebut, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dan Ketua Bawaslu Jatim, M Amin sebagai penyelenggara pilkada.

Kemudian, hadir pula perwakilan jajaran dari Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Jatim, Hingga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

Serta jajaran pemerintah provinsi yang diwakili oleh Kepala Biro, Himawan; Kepala Biro administrasi pemerintahan, Anom Surahno; serta Kepala Bakesbangpol, Jonathan Judyanto.

Baca: Banyak yang Pertanyakan Alasan Iqbaal CJR Terpilih Perankan Dilan, Pidi Baiq Akhirnya Angkat Bicara!

Pada penjelasannya, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Purnomo mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk mewaspadai berbagai hal yang dapat menganggu penyelenggaraan pilkada tahun ini.

Mengingat, Jatim menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pilkada dengan jumlah terbanyak.

Yakni, 18 pilkada untuk kabupaten/kota dan satu pilkada tingkat provinsi.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah penyebaran berita palsu (hoax) dan konten yang menyinggung isu SARA.

"Melalui rapat koordinasi ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk mewujudkan Jatim yang kondusif di pilkada nanti," ujar Freddy pada sambutannya.

"Tagline KPU 'Pilkada Jatim Guyub Rukun' tak mungkin bisa terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder," ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Pun begitu pula dengan Anggota Komisi A, Bambang Juwono.

Bambang meminta KPU dan Bawaslu untuk menjadikan pilkada di lain daerah sebagai acuan agar penyelenggara pemilu bisa mewaspadai berbagai potensi konflik yang terjadi.

"Pilkada ini bukan sekadar soal kalah atau menang. Melainkan, lebih jauh dari itu terkait kekeluargaan. Penyelenggara pilkada harus bisa menjaga kondusifitas ini agar tak seperti di lain daerah," Harap Bambang.