Kasus Surat Suara Siluman pada TPS di Jombang, LSM Minta Panwaskab Menyeldiki

pemungutan suara ulang (PSU) pada Minggu, kasus penggelembungan surat suara pilbup Jombang pada TPS 01 Desa Tambar Jogoroto Jombang

Kasus Surat Suara Siluman pada TPS di Jombang, LSM Minta Panwaskab Menyeldiki
(surya/Erwin Wicaksono)
Suasana pencoblosan di TPS 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Meski sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada Minggu (1/7/2018), kasus penggelembungan surat suara pilbup Jombang pada TPS 01 Desa Tambar Jogoroto Jombang agaknya masih akan berlanjut.

Kalangan lembaga swadaya masyarakat masih mempersoalkan kejadian tersebut. Mereka menganggap PSU saja belum cukup. Seperti dilontarkan Direktur LSM Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) Jombang, Aan Anshori.

"Saya menduga menggelembungnya 25 suara dari data pemilih yang hadir adalah tindak pidana pemilu yang harus diusut tuntas. Tidak mungkin 25 surat suara itu dicoblos hantu atau kertas itu mencoblos dirinya sendiri," sergah Aan kepada Surya (Tribunajtim.com), Selasa (3/7/2018).

Aan Anshori menduga, kasus munculnya pemilih hantu ('ghost voters') itu melibatkan struktur aparat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Baca: KPK Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Mulai dari Kamar Mandi hingga Lemari


Hal ini sangat terasa ketika KPU Kabupaten Jombang mendadak mengganti 4 orang dari total 7 orang anggota KPPS di TPS 01 Desa Tambar.

Menurut Aan, kilah Muhaimin Shofi yang menyebut pergantian tersebut agar tim KPPS lebih fresh dan tidak grogi, adalah omong kosong dan terkesan menutupi masalah sebenarnya.

"Oleh karena itu saya mendesak agar kasus ini ditindaklanjuti secara hukum, sanksinya telah diatur dalam pasal 177-178 UU Nomor 10 Tahun 2016," tandas Aan.

Diingatkan Aan, jika ada anggota penyelenggara pemilu yang terlibat tindak pidana pemilu, maka hukumannya bisa ditambah sepertiga dari pidana yang telah ditentukan.

Baca: Jalur Penerbangan Bersih dari Abu Vulkanik, Bandara Banyuwangi dan Jember Kembali Dibuka

"Saya ingin menegaskan, siapapun yang berusaha mempetieskan dugaan tindak pidana pemilu ini sangat mungkin tahu dan terlibat dalam peristiwa Tambar," terang Aan.

Dia meminta KPU dan Panwaslukan Jombang pro-aktif untuk memprosesnya.

"Jika tidak, hal tersebut justru akan mencoreng marwah pemilukada dan kinerja mereka," kata Aan.

Komisioner Panwaskab Jombang, David Budianto, terpisah mengaku masih mendalami kasus tersebut.

Baca: 3 Kejanggalan yang Dirasakan Sang Adik Saat Temukan Nining Sunarsih Usai Setahun Lalu Hilang

"Kami punya waktu 5 hari ke depan untuk melakukan pendalaman dan pengkajian atas peristiwa tersebut," kata Koordiv Pengawasan Panwaskab itu.

Diberitakan, tahapan pemungutan suara pilkada 2018 di Kabupaten Jombang, masih menyisakan masalah. Sebab KPU masih harus melakukan PSU di TPS 01 Desa Tambar Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.

Ini akibat adanya temuan kelebihan 25 surat suara yang sudah tercoblos di TPS tersebut. Coblosan ulang yang dilakukan atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jombang tersebut sudah berlangsung Minggu (1/7/2018). (Surya/sutono)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help