Janji Bupati Magetan Beri SK Guru Honorer Tak Ditepati, Akhir Juli Jabatan Bupati Berakhir

Ribuan guru honorer di Kabupaten Magetan,Jawa Timur yang rata rata sudah mengabdi belasan tahun di sekolah di wilayah Kabupaten Magetan,

Janji Bupati Magetan Beri SK Guru Honorer Tak Ditepati, Akhir Juli Jabatan Bupati Berakhir
Surya/Doni Prasetyo
Bupati Magetan Sumantri (berkopyah) disambut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Magetan Achmad Taufik Hidayat saat dipanggil untuk diperiksa kembali sebagai saksi tersangka Sumarjoko, Kepala Bappeda Magetan terkait kasus proyek sepatu seragam PNS setempat. 

 TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Ribuan guru honorer di Kabupaten Magetan,Jawa Timur yang rata rata sudah mengabdi belasan tahun di sekolah di wilayah Kabupaten Magetan, ternyata belum diberikan SK Bupati Magetan.

Akibatnya, ribuan guru itu terancan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Padahal tugas dan tanggungjawab guru honorer, tidak ada bedanya degan guru PNS. Makanya kamimau berjuang bersama teman teman guru honorer ini, agar bisa diangkat menjadi PNS/ASN,"kata Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Thoyep Rantiono kepada Surya, Kamis (5/7-2018).

Dikatakan Thoyep, masalah SK Bupati untuk guru honorer itu sudah berulang kali ditanyakan kepada Bupati Magetan, namun hingga jabatan Bupati Magetan dua periode habis, SK guru honorer sebagai persyaratan mutlak untuk bisa diangkat menjadi PNS/ASN tidak pernah diberikan bupati.

"Sesuai catatan PGRI, guru honorer si wilayah Kabupaten Magetan yang tidak memiliki SK Bupati sebanyak 1759 orang, guru honorer ini minimal memiliki masa kerja 10 tahun, dan mayoritas mencapai belasan tahun," jelas Thoyep.

Data yang dihimpun harian Surya dari PGRI Kabupaten Magetan, dari 2201 guru honorer, sebanyak 1759 diantatanya guru honorer tanpa Surat Keputusan (SK) Bupati, selebihnya 432 guru honorer berstatus kategori khusus (K2).

Baca: Bermodal Wajah Cantik, Wanita di Lamongan ini Gadaikan Mobil Sewaan

Menurut Thoyep, agenda pencerahan perjuangan guru honorer, diantaranya berjuang di tingkat daerah agar mendapat kesejahteraan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, karena selama puluhan tahun tidak diperhatikan Pemkab Magetan.

"Kita berjuang agar bisa diangkat sebagai PNS/ASN, tanpa tes. Kecuali seleksi administrasi, dan itu anggap sebagai perhargaan pengabdian teman teman guru honorer selama belasan tahun ini,"kata Thoyep.

Guru honorer, lanjut Thoyep, tidak hanya menuntut agar bisa diangkat sebagai PNS/ ASN, tapi juga berusaha, dan menpersiapkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan menempuh pendidikan berkualitas.

Baca: Rumah Selalu Tertutup, Pelaku Teror Bom di Pasuruan Tak Dikenal Warga

"Alhamdulillah, saya dipercaya mendampingi teman teman guru honorer tidak hanya di Jatim, tapi juga di PGRI Pusat," kata Thoyep.

Bupati Magetan Sumantri yang dikonfirmasi secara terpisah, berjanji akan menanyakan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) masalah perubahan regulasi yang melarang bupati mengeluarkan SK untuk guru honorer itu.

"Kita akan koordinasi dengan Kang Thoyep (Ketua PGRI Provinsi Jatim) agar mengusulkan perubahan regulasi dan membolehkan kembali bupati mengeluarkan SK untuk guru honorer, sebagai persyaratan mutlak sertifikasi untuk pengangkatakan sebagai PNS/ASN," kata Sumantri, yang akan berakhir jabatanya sebagai Bupati Magetan dalam bulan Juli 2018 akhir ini. (tyo)

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help