BPS Berperan dalam Penyusunan Kebijakan, PJ Sekdaprov Jatim Berharap Rilis Bisa Lebih Detail
Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim, Jumadi menghadiri Rapat Teknis Nasional (Rateknas) Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi se-Indonesia.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim, Jumadi menghadiri Rapat Teknis Nasional (Rateknas) Pimpinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi se-Indonesia di Hotel Shangri-La, Jalan Mayjen Sungkono, Surabaya, Selasa (28/8/2018).
Dalam Rateknas yang mengambil tema “Menuju SDM BPS yang Berkinerja Tinggi, Inovatif dan Kolaboratif” ini hadir Kepala BPS RI, Suhariyanto.
Selain itu, hadir juga pimpinan BPS seluruh Indonesia, dan para pejabat eselon yang ada di BPS pusat.
• Dikeroyok dan Senjatanya Direbut, Ini 6 Fakta Kematian Bripka Faisal di Tangan Perompak Setan Botak
Dalam kesempatan itu, Jumadi menyampaikan data-data hasil survei yang dilakukan oleh BPS yang memiliki peran penting bagi Pemprov Jatim, terutama sebagai acuan pengambilan kebijakan dan program yang tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.
Bahkan sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Jatim, Soekarwo, hingga saat ini, kata Jumadi, Pemprov Jatim terus membangun kerja sama dengan BPS, terutama dalam memberikan data-data akurat.
Baik data pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan penduduk, sampai dengan survei mengenai UMKM yang ada di Jatim.
“Sekitar tahun 2010-2011 Pemprov Jatim melakukan sensus mandiri dengan BPS terkait UMKM. Sensus ini menggunakan 15 indikator yang disensus by name by address. Bisa jadi ini satu-satunya di Indonesia,” ucapnya, Selasa (28/8/2018).
• Ribuan Hektare Sawah di Jawa Timur Gagal Panen, Pemprov Belum Terima Pengajuan Klaim AUTP
Beberapa kerja sama Pemprov Jatim dengan BPS antara lain dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan pengukuran unsur pendukung kinerja pembangunan ekonomi, seperti sensus UMKM dan pengukuran data perdagangan dalam negeri.
Selain itu ada kerja sama dalam hal pengukuran unsur pendukung kinerja pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
Adanya data dari BPS ini, menurut Jumadi, sangat berpengaruh, terutama dalam menentukan inovasi kebijakan ekonomi makro.
Ia mencontohkan, sebelum ada data dari BPS, perdagangan domestik dan internasional belum terukur besaran transaksinya.
• Pria Berambut Panjang yang Diskreditkan Banser Minta Maaf, Gus Ipul Ajak Saling Memaafkan
Setelah adanya data BPS, kinerja perdagangan menjadi lebih terukur, baik nilai ekspor, impor atau neracanya.
“Kami di Jatim berterima kasih BPS menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah. Terimakasih atas suport yang luar biasa dari BPS, khususnya BPS Jatim,” katanya.
Ke depan, ia berharap rilis BPS setiap triwulan lebih detail lagi sampai dengan sub kategori.
