Puluhan Tahun Mengabdi Nasib Tak Jelas, Ratusan Guru Honorer di Kediri Demo Tuntut Tes CPNS Ditunda

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Ratusan anggota Forum Honorer Katagori 2 (FHK2) Kabupaten Kediri menggelar aksi di Lapangan Katang depan Kantor Pemkab Kediri. Salah satu tuntutannya, diangkat CPNS tanpa tes, Selasa (18/9/2018).

Selain itu melalui perwakilannya, massa juga meminta penerimaan CPNS Pemkab Kediri dengan kuota 400 lebih dipending.

Sesuai rencana Pemkab Kediri membuka formasi seleksi penerimaan CPNS dengan kuota 400 tenaga kesehatan dan kependidikan di bawah usia 35 tahun dan ikut tes.

Susilo Setia Nugroho, pengurus FHK2 Kabupaten Kediri mengungkapkan, meski seleksi CPNS dari pusat, pihaknya minta kebijakan dari pemerintah daerah untuk menunda dan jangan memberikan kuota.

Masalahnya para honorer K2 yang telah mengabdi selama berpuluh tahun dan di tes pada 2013 sampai sekarang belum ada kejelasan.

"Waktu itu nilai tidak keluar atau tidak dikoreksi. Teman-teman kami K2 ada yang diangkat, nilainya tidak keluar tapi SK pengangkatan keluar," ungkapnya.

Sedangkan K2 lainnya yang mengikuti tes, SK dan nilai tidak keluar. Sehingga para honorer K2 meminta perhatian dan keadilan dari pemerintah daerah.

Saat ini anggota FHK2 Kabupaten Kediri mencapai 800 orang yang benar-benar lulus dan lolos penelitian. Selain itu masih bekerja secara terus menerus tanpa putus mulai 2005 sampai sekarang.

Jumlah terbesar adalah tenaga guru yang berjumlah 450 orang serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) sekitar 300 anggota.

Tuntutan lainnya para honorer meminta untuk dipertemukan dengan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno dan kepala BKD Kabupaten Kediri guna melihat data K2.

Sementara terkait dengan aksi yang dilakukan di Lapangan Katang karena massa dilarang masuk ke halaman Kantor Pemkab Kediri dengan alasan aksinya tidak mengantongi izin. Padahal aksi para honorer hanya untuk berdoa di Kantor Dewan.

Aksi para honorer ini dilakukan dengan meminta izin para kepala sekolah dan satker tempat K2 mengabdi. "Ini aksi spontanitas dan kami sudah izin kepala sekolah. Tugas kami diganti guru piket," tegasnya.

Pegawai honorer ini juga menolak Permenpan no 37 dan 36 yang intinya penerimaan CPNS dari jalur umum dan K2 di bawah usia 35 tahun untuk dipending dahulu sampai seluruh honorer K2 tuntas.

Sementara Wasis dari Komisi A DPRD Kabupaten Kediri usai pertemuan menjelaskan, pihaknya bakal menyampaikan permintaan FHK2 untuk bertemu BKD dan Bupati Kediri. Sedangkan kuota CPNS merupakan progam pusat.

"Untuk masalah insentif bakal kami bahas dengan satkernya masing-masing," jelasnya.

Sementara terkait dengan tuntutan honorer diangkat CPNS tanpa tes tampaknya bakal sulit. Karena salah satu syarat pengangkatan harus melalui tes. (Didik Mashudi)