Belum Lakukan Pengisian SOTK, 105 Desa di Tulungagung Terancam Tak Bisa Mencair DD dan ADD 2019
Sekitar 105 pemerintah desa di Tulungagung belum melakukan pengisian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Penulis: David Yohanes | Editor: Ayu Mufihdah KS
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Sekitar 105 pemerintah desa di Tulungagung belum melakukan pengisian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
Padahal SOTK menjadi ajuan untuk pengelolaan keuangan desa, termasuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
Data bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, dari 19 kecamatan, pemerintah desa yang belum mengisi SOTK tersebar di 15 kecamatan.
Menurut Kabag Pemerintahan Setda Tulungagung, Usmalik, setiap desa harus menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
• Seperti Gelaran Pemilu, Pemilihan Kids Leader SD Al Muslim ini Melalui Kampanye hingga Bilik Suara
Di dalamnya ada kewajiban mencantumkan susunan perangkat seperti yang diatur dalam Permendagri 84 tahun 2015 tentang pemrintahan desa.
“Kalau SOTK belum diisi, maka tidak bisa menerapkan Siskeudes. Dampaknya nanti pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 9APBDes) 2019,” terang Usmalik.
Lanjut Usmalik, dalam SOTK baru mengacu pada beberapa nomenklatur jabatan dalam Permendagri itu.
Nomenklatur ini berkaitan dengan penghasilan tetap (siltap) setiap perangkat.
• Kembangkan Bakat Olahraga Pelajar, Alumni SMAN 4 Surabaya Gelar Turnamen Futsal Sumpah Pemuda 2018
Tanpa SOTK maka setiap desa tidak mungkin tahu anggaran Siltap setiap perangkat.
Karena itu bagi desa yang belum menerapkan SOTK baru, maka tidak bisa mencairkan DD dan ADD.
Usmalikmengaku sudah melakukan sosialisasi SOTK baru ke desa-desa.
Namun hingga batas akhir pengisian pada September 2018, masih ada 105 pemerintah desa yang belum mengisi SOTK.
• Bisnis Perdagangan Anak Dibongkar Polisi, Bayi Korban Perdagangan Kini Dirawat di Yayasan
“Kami memperpanjang batas penyerahan SOTK hingga minggu ke-2 Oktober. Kalau masih ada yang belum mengisi, maka tidak bisa lagi mengisi (SOTK),” tegas Usmalik.
Dalam SOTK baru sejumlah jabatan dalam desa langsung mengelola keuangan.
Di antaranya adalah Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, Kasi Perencanaan, dan Kaur Pemerintahan.
