Pemerintah Gratiskan Tol Suramadu, Praktisi di Bangkalan ini Malah Tidak Setuju
Pemerintah mau menggratiskan Tol Suramadu, praktisi di Bangkalan ini malah tidak setuju dan menolaknya.
Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Mujib Anwar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Pembebasan bea masuk Jembatan Suramadu tak sepenuhnya mendapat respon positif dari masyarakat. Seperti yang disampaikan seorang praktisi Informasi dan Tekhnologi, Abd Karim asal Kota Bangkalan.
Menurutnya, keberadaan Jembatan Suramadu sejak pertengahan 2009 telah mempersempit dunia usaha di bidang jual beli komputer atau laptop dan maintenance perangkat-perangkat komputer lainnya.
"Khususnya untuk wilayah Bangkalan. Para komsumen langsung ke Surabaya sejak ada Suramadu, sekalian jalan-jalan. Apalagi sekarang gratis," ungkap Karim kepada Surya (TribunJatim Network), Sabtu (27/10/2018).
• Mulai Pukul 17.00 WIB Presiden Jokowi Tandai Tol Suramadu Gratis, Wakil Rakyat Sorot Biaya Perawatan
Dalam hematnya, keberadaan Jembatan Suramadu seharusnya mampu menjadi sarana pemerintah untuk memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan baru.
"Diikuti industrialisasi atau minimal pergudangan. Karena Bangkalan merupakan kota penyangga Surabaya," tegasnya.
Jembatan Tol Suramadu akan digratiskan mulai hari ini pukul 17.00. Penggratisan bea masuk jembatan pembelah Selat Madura ini bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi.
"Semoga diturunkan 50 persen saja atau menjadi Rp 7.000. Tidak sepenuhnya gratis," harap Karim.
• Curi Ponsel Xiomi Milik Mahasiswa di Kota Malang, Pria ini Tinggalkan Motornya di Kamar Kos Korban
Jembatan Suramadu, lanjutnya, masih membutuhkan cost maintenance seperti perawatan jalan ataupun lampu penerangan jembatan.
"Jika ada kerusakan jalan, masyarakat bisa langsung menuntut perbaikan. Lha kalau gratis, apakah respon pemerintah bisa cepat?," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bangkalan Saleh Farhat mengungkapkan, pembebasan bea masuk Jembatan Suramadu menjadi Bangkalan-Surabaya semakin dekat.
"Sudah tidak ada lagi sekat. Gratisnya Suramadu, kini menjadikan Bangkalan sebagai Surabaya Utara," ungkapnya.
• Siapkan Tim Siber, TKD Jokowi-Maruf Jatim Naikkan Target Kemenangan Jadi 80 Persen
Kondisi ini, lanjutnya, harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan Pemda Bangkalan dalam upaya percepatan pembangunan dan perluasan lapangan pekerjaan.
"Saat ini proses pengurusan perijinan di Bangkalan sudah bagus, sudah tidak sulit lagi," ujarnya.
Ia menambahkan, warga Bangkalan dan Madura pada umumnya, harus siap menerima segala konsekuensinya, semua resikonya. Termasuk ekspansi industrialisasi dari Surabaya.
"Ini akan melejitkan perekonomian dan meningkatkan daya saing masyarakat Madura," pungkasnya. (Ahmad Faisol)
