Anggota DPR RI Soroti Anggaran Perawatan Jembatan Suramadu yang Belum Masuk APBN 2019
Anggota DPR RI Komisi V menyoroti anggaran perawatan dari Jembatan Suramadu untuk tahun 2019, pasca penggratisan biaya masuk Jembatan Suramadu.
Penulis: Aqwamit Torik | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Anggota DPR RI Komisi V menyoroti anggaran perawatan dari Jembatan Suramadu untuk tahun 2019, pasca penggratisan biaya masuk Jembatan Suramadu, yang masih belum dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
Padahal, Presiden Joko Widodo saat peresmian mengatakan jika perawatan Jembatan Suramadu akan ditanggung oleh APBN.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, Senin (29/10/2018).
• Tarif Tol Jembatan Suramadu Digratiskan, Petugas Penjaga Mengaku Bingung Tugas Barunya
• Cerita Mariana, Keluarga Penumpang Pesawat Lion Air yang Jatuh, Mertua Sempat Telepon Minta Dijemput
Ia menjelaskan, rapat paripurna yang akan membahas tentang pengesahan APBN 2019, sebentar lagi akan digelar.
Bambang menjelaskan, masalah anggaran perawatan untuk Jembatan Suramadu yang diperkirakan sekitar Rp 140 miliar itu bukan terletak pada besar atau kecilnya jumlah.
"Bukan masalah besar kecilnya, tapi sampai sekarang anggaran itu belum dimasukkan dalam APBN 2019," jelas Bambang Haryo.
Ia melihat, jika anggaran tersebut tidak masuk, dikhawatirkan nasib Suramadu terkait perawatannya tak akan tersentuh dalam satu tahun ke depan.
• VIDEO: Presiden Jokowi Resmikan Pembebasan Biaya Masuk Tol Jembatan Suramadu
• Pendapatan Tol Dari Jembatan Suramadu Hanya Rp 120 Miliar Per Tahun
"Bahkan seharusnya perawatan yang biayanya sekitar Rp 140 miliar bisa melebihi itu karena sudah banyak transportasi yang memilih melewati Jembatan Suramadu karena gratis," jelas Bambang.
Bambang menilai, tentu hal tersebut sangat mengkhawatirkan dan berbahaya karena APBN 2019 untuk perawatan Jembatan Suramadu belum dimasukkan.
"Ini harus diperhatikan betul, pemerintah juga harus mencari solusi untuk penganggaran tersebut," imbuhnya.
• Gratiskan Tarif Suramadu, Jokowi Mengaku Lihat Angka Kemiskinan di Madura Masih Tinggi
Bambang menyarankan agar dana perawatan yang mulanya dari APBN bisa dialihkan ke APBD Provinsi Jawa Timur.
"Seyogyanya beban dari perawatan Suramadu dibebankan pemerintah provinsi, termasuk juga subsidi untuk operator kapal Ferry yang saat ini sebagai buffer (penyangga) dari Jembatan Suramadu jika mengalami kendala," pungkasnya.
