Polda Jatim Sebut Masih Banyak Nopol Dipalsukan terkait Tahun Registrasinya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur bersama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jawa Timur telah mengevaluasi 1,1 juta kendaraan dengan nomor polisi (nopol) kedaluwarsa.

Selanjutnya, Ditlantas Polda Jatim bersama Dispenda Jatim akan memberlakukan nopol kendaraan dengan jumlah buntut satu huruf.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Jatim, Kompol Fahrian Siregar menjelaskan, pihaknya tak memungkiri bila masih ditemui di lapangan banyak nopol yang sengaja dipalsukan.

• Tinggal Kerangka, Sebuah Motor Hangus Terbakar usai Tabrakan dengan Truk di MERR Surabaya

Pemalsuan itu terkait tahun registrasinya.

Fahrian menyatakan, pengendara beserta kendaraannya harus ditindak.

Hal tersebut dirasa Fahrian dapat meminimalisir munculnya nopol dobel yang ada.

Fahrian mengatakan, rekapitulasi nopol kedaluwarsa belum rampung sepenuhnya.

Data yang diperoleh TribunJatim.com dari Ditlantas Polda Jatim menyebutkan, dari 46 Samsat yang dikelola Polda Jatim, hanya ada 13 Samsat yang menghitung secara komprehensif.

• Pimpin Rakor Keamanan Pemilu 2019, Pakde Karwo Sebut Kunci Kondusivitas Ada di Silaturahmi

Kata Fahri, rekapitulasi itu berjalan tidak mudah.

Pasalnya, harus melibatkan beberapa lembaga atau instansi lain untuk mengkroscek data yang ada pada setiap nopol kendaraan.

"Kami (Subdit Regident) harus berkoordinasi dengan pihak lain, seperti Dispenda, reserse kriminal, kejaksaan, pengadilan, dan bank. Itu bertujuan untuk memilah nopol," papar Fahrian saat dijumpai TribunJatim.com, Selasa (6/11/2018).

• Kecelakaan di Tol Sumo Kembali Terjadi, Belasan Penumpang Elf Terguling-guling dalam Mobil

• Dirjen Otda Berharap Hasil Rakor Keamanan Pemilu 2019 di Jatim Bisa Diturunkan hingga Kampung

Pasalnya, lanjut Fahrian, di antara 1,1 juta nopol itu, ada nopol yang tersangkut kasus kriminal dan perdata.

Kata Fahrian, untuk kendaraan dengan nopol kedaluwarsa, tapi terlibat kasus kriminal, otomatis nopolnya tak akan digunakan sama sekali.

Tetapi, bila tersandung kasus perdata, ada perlakuan khusus.