RUU Pesantren di Gresik Diharap Tak Sampai Dimanfaatkan Oknum Tak Bertanggung Jawab

Sosialisasi RUU Pesantren tersebut dihadiri Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik Mohammad Qosim, anggota DPR RI Jazilul Fawaid, dan anggota DPRD Gresik.

RUU Pesantren di Gresik Diharap Tak Sampai Dimanfaatkan Oknum Tak Bertanggung Jawab
SURYA/SUGIYONO
Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik Mohammad Qosim mendampingi anggota DPR RI Jazilul Fawaid saat sosialisasi RUU Pesantren di DPRD Gresik, Senin (5/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren disampaikan kepada Kiai dan anggota DPRD di Fraksi PKB Kabupaten Gresik. Diharapkan RUU Pesantren ini mendapat masukan dan tanggapan dari para kiai.

Sosialisasi RUU Pesantren tersebut dihadiri Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik Mohammad Qosim, anggota DPR RI Jazilul Fawaid, dan anggota DPRD Gresik serta undangan dari kiai dan badan otonom PKB.

Dalam sosialisasi RUU Pesantren, Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Kabupaten Gresik, KH Muhammad Alaudin mengatakan bahwa dari RUU Pesantren ini harus dikawal isi dan tujuannya.

"Jangan sampai adanya undang-undang pesantren ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata KH Muhammad Alaudin, pengurus Ponpes Qomaruddin Bungah, Senin (5/11/2018).

Terjaring Razia Operasi Zebra 2018, Pelajar di Malang Diminta Polisi Nyanyikan Lagu Indonesia Raya

Sementara Jazilul Fawaid, anggota DPR RI Dapil Gresik-Lamongan mengatakan, selama ini PKB mempunyai mandat untuk diperjuangkan, maka Undang-undang pesantren ini bentuk perjuangannya.

Sehingga pesantren akan mempunyai peranan yang lebih luas dan unggul dibandingkan dengan pendidikan yang formal.

Menurut Jazil yang sejak kecil sudah belajar di Pondok Pesantren, menambahkan, pendidikan para santri melebihi pendidikan di bangku sekolah formal.

Sebab, para santri sudah belajar selama belasan tahun dan berjuang untuk nama baik bangsa Indonesia, tapi tidak mendapat ijazah yang diakui oleh negara.

Tanggapi Masalah UMP Jatim, Dhimas Anugrah Minta Buruh dengan Skill Digaji dengan Layak

"Padahal selama ini para santri mondoknya lebih dari 12 tahun. Tidak dapat ijazah. Padahl kurikulum ada, bukunya ada, kitab-kitabnya ada. Tapi setelah lulus ijazahnya tidak diakui. Melalui RUU pesantren ini diharapkan bisa mengangkat derajat para santri," kata Jazil anggota DPR RI fraksi PKB.

Sementara Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik, Mohammad Qosim mengatakan, selama dengan adanya RUU Pesantren ini merupakan kabar baik bagi para santri. Sebab, perjuangannya selama di pondok pesantren akan diakui oleh negara.

"Kalau sejak 2015 kemarin sudah ada hari santri sebagai bentuk penghormatan. Adanya RUU Pensantren ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap perjuangan para santri selama membela negara dan bangsa," kata Qosim, yang sekaligus Wakil Bupati Gresik.

Kebakaran di Pasar Pronojiwo Lumajang, Puluhan Kios Ludes Terbakar

Penulis: Sugiyono
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved