Monitoring Persiapan Pileg dan Pilpres, Komisi II dan Komisi III DPR RI Kunjungi Polda Jatim
Dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres, Komisi II dan Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Polda Jawa Timur.
Penulis: Nur Ika Anisa | Editor: Ayu Mufihdah KS
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nur Ika Anisa
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres, Komisi II dan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polda Jawa Timur.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, didamping Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol M Iqbal, di Ruang Rupatama Mapolda Jawa Timur, Selasa (6/11/2018).
Komisi II dan Komisi III DPR RI ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Zainuddin Amali dan lima anggota DPR RI.
• Bungkam Persija Jakarta 3-0 di Kandang, Djanur Sebut Kemenangan Persebaya Surabaya Terasa Spesial
Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan, kunjungannya ini untuk meninjau persiapan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres meliputi antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi di Jawa Timur.
"Kami ingin mengetahui persiapan yang dilakukan untuk menghadapi Pemilu 2019, kami berharap pemilu di Jawa Timur berlangsung aman lancar, pesta demokrasinya tidak ada masalah," kata Zainuddin Amali di Polda Jawa Timur, Selasa (6/11/2018).
Selain itu, kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ketua Bawaslu Jawa Timur, dan Ketua KPU Jawa Timur.
• Berikut Nama-nama Korban Meninggal dalam Kecelakaan Maut di Tol Surabaya-Mojokerto
"Posisinya Jawa Timur siap menghadapi Pemilu yang akan datang. Masukan kami diatur dalam regulasi kita ada hal baru di UU No 7 tahun 2017 ini yang sebelumnya belum ada jadi perlu sinergitas antara penyelenggara dan pihak-pihak pemangku kepentingan yang ada," tambah dia.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan, ada beberapa masukan yang disampaikan dari DPR RI di antaranya data hak pilih di Lembaga Permasyarakatan dan juga antisipasi terhadap potensi konflik maupun kerawanan.
"Ini sebagai masukan terkait pelaksanaan Pilpres dan Pileg sebagai koreksi kepada kami seperti di Lembaga Permasyarakatan ada 26 ribu dan baru ada 4 ribu yang memiliki hak pilih. Ini akan kami koordinasikan dengan stakeholder terkait," pungkas Irjen Pol Luki Hermawan.
• BREAKING NEWS: Kecelakaan Kembali Terjadi di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto
