Komisi V DPR RI Dorong PUPR Untuk Tidak Bubarkan BPWS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua dan sebagian anggota Komisi V DPR RI, Jumat (23/11/2018) melakukan kunjungan ke kantor Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS) di Surabaya.

Dalam kunjungan itu, juru bicara Komisi V DPR RI Gatot Sudjito, menyebutkan bila pasca penggratisan jembatan Suramadu, istilah pembubaran dinilai tidak tepat.

"Karena BPWS adalah mitra pemerintah di bawah satu atap dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Gatot kepada TribunJatim.com .

Saat ini yang perlu dilakukan adalah adanya penguatan kelembagaan struktural dalam badan tersebut.

“Pembubaran itu tidak ada. Yang diperlukan adalah penguatan struktur kelembagaan,” lanjut Gatot.

• Didatangi Cristiano Ronaldo, Manchester United Apes Dua Kali, Mulai Kalah Hingga Didenda Rp 131 M

Selama ini, struktural kelembagaan BPWS masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi tersebut tentunya didorong di tingkat legislatif pusat untuk segera ditetapkan sebagai badan kelembagaan.

Harapannya, Keputusan Presiden (Keppres) bisa segera diterbitkan agar BPWS memiliki kewenangan dan penguatan struktur kelembagaan.

’’Nanti kami akan panggil Menteri PUPR untuk membahas hal ini. Karena hal ini juga
menjadi aspirasi dari masyarakat dan tokoh Madura,’’ jelas Gatot kepada TribunJatim.com .

Sementara itu, dua tokoh Madura, H Zaini dan H Rawi, sepakat bila BPWS sampai dibubarkan, istilah keduanya sama saja dengan membubarkan Madura.

"Harapan satu-satunya pembangunan dari BPWS. Selama 75 tahun Indonesia merdeka, Madura masih tetap seperti ini,” ungkap Zaini.

Menurutnya, tahapan pembangunan yang berjalan saat ini sudah diterima masyarakat Madura. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan taraf ekonomi masyarakat secara bertahap sudah meningkat berkat peran BPWS.

• Jawaban Edy Rahmayadi Tanggapi Prestasi Timnas Indonesia Disebut Media Internasional Ridiculous

Sementara menurut H Rawi, kemajuan pembangunan dan peningkatan taraf perekonomian masyarakat Madura, turut terbantu dengan program yang disusun empat kabupaten bersama BPWS.

Agus Wahyudi, Plt Deputi Perencaan BPWS, disela menerima kunjungan anggota komisi V DPR RI, mengatakan, saat ini BPWS memilih untuk melakukan pengembangan di kawasan kaki jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Namun pengembangan itu sudah masuk ke rencana sejak tahun 2016.

Di tahun 2016 anggaran untuk pengembangan KKJSM mencapai Rp 76,4 miliar. Kemudian tahun 2017 anggaran KKJM mencapai Rp 123 miliar. Dan tahun 2018 ini mencapai Rp 79,1 miliar.

"Saat ini progresnya terus dilakukan, dengan pembangunan sentra PKL, pembuatan taman di tepi pantai, SPBU, fasilitas toilet dan lainnya," ungkap Agus kepada TribunJatim.com.

Sementara penggratisan masuk jembatan Suramadu juga tidak memberi pengaruh pada BPWS. Karena pembayaran itu sebelumnya dilakukan oleh PT Jasa Marga dan keuangannya diserahkan ke negara.

"Tidak ada yang masuk ke BPWS secara langsung. Kami langsung mendapatkan anggaran dari APBN untuk pembiayaan pengembangan terkait wilayah jembatan Suramadu ini," ungkap Agus.(Sri Handi lestari/TribunJatim.com)