Surat Bupati Blitar yang Tunjuk Dua PLT Kepala Dinas PUPR jadi Polemik, Dewan Mengaku Tak Tahu

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Keputusan mundurnya Harpriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PU) Pemkab Blitar, yang kini jadi staf biasa, malah menyisakan masalah.

Tak hanya dipertanyakan alasan mundurnya Harpri itu, sosok yang akan menggantikan posisinya juga jadi polemik.

M Rijanto, Bupati Blitar, dikabarkan menerbitkan dua surat terhadap penggantinya Harpri itu.

Yakni, surat bupati yang pertama atau pada 23 Agustus 2018, menunjuk Ir Heru Irawan, Kepala BPBD untuk merangkap jadi Plt Kadis PUPR.

Namun, entah kenapa, baru sehari surat itu diterima Heru, muncul surat bupati lagi atau tertanggal 31 Agustus 2018.

(Pembunuhan 31 Pekerja Proyek Jembatan di Nduga Papua, Jimmi Selamat karena Pura-pura Mati)

(Polres Mojokerto Kerahkan 95 Personel Amankan Sidang Terdakwa Pidana Pemilu oleh Kades Sampang Agung)

Isi surat yang baru, menugaskan Puguh Imam Santoso, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), untuk merangkap jadi Plt Kadis PUPR dan hingga sekarang.

Belum ada solusi hingga kini polemik tersebut sudah tiga bulan lamanya.

Kasus itu pun dipertanyakan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan LSM GPI (Gerakan Perbaharuan Indonesia) pada, Selasa (4/12) siang.

Dengan dipimpin Joko Prsetyo, ketua LSM GPI, mereka mendatangi gedung DPRD Kabupaten Blitar.

Tak sempat orasi, mereka diterima suwito Saren Satoto, ketua dewan dan wakilnya, Heri Romadhon.