Pakde Karwo Berharap Keuangan Daerah Tak Memicu Retaknya Hubungan Bupati/Wali Kota dengan Wakilnya
Gubernur Jatim Soekarwo mengingatkan agar Bupati dan Wakil Bupati serta wali kota dan wakil wali kota menjaga sinergitas dan kekompakan
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Melia Luthfi Husnika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRUBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo mengingatkan agar Bupati dan Wakil Bupati serta wali kota dan wakil wali kota menjaga sinergitas dan kekompakan dalam pemerintahan.
Terutama tentang pendelegasian keuangan daerah yang biasanya menjadi momok retaknya hubungan antara bupati/wali kota dengan wakilnya.
"Di dalam uu no 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah, yang ditugasi presiden menerima delegasi tentang pengelolaan keuangan daerah adalah bupati dan wakil tidak boleh mengurusi pendelegasian keuangan," kata Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Sampang serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, di Gedung Negara Grahadi, Rabu (30/1/2019).
• Trade, Tourism and Investment Jatim Tunjukkan Tren Positif, Pakde Karwo Titip ke Dubes dan Konjen RI
Karena bupati/wali kota yang menerima delegasi tersebut, lanjut Pakde Karwo, maka bupati/wali kota otomatis menerima biaya operasional lebih tinggi daripada wakilnya.
"Ini perlu saya ingatkan karena biasanya konfliknya disini, perkara fulus," lanjut Pakde Karwo.
Selain itu Pakde Karwo juga mengingatkan agar Wali Kota Probolinggo dan Wakil Wali Kota Probolinggo masa jabatan 2019-2024, Hadi Zainal Abidin dan M Soufis Subri untuk menjaga silaturahmi dengan Forkompida seperti DPRD kabupaten/kota, Kapolres dan Kapolresta, Dandim, Kajari serta Forkopimda yang lain.
Tak hanya itu, Pakde Karwo juga melakukan hal yang sama pada Bupati Sampang dan Wakil Bupati Sampang masa jabatan 2019-2024, Slamet Junaidi-Abdullah Hidayat.
• Pakde Karwo Lantik Bupati dan Wabup Sampang, serta Wali Kota dan Wawali Kota Probolinggo
"Di dalam menajemen pemerintahan untuk menuju kesejahteraan itu membutuhkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, dan dalam pengertian luas, legislatif itu partai politik juga," lanjutnya.
Dengan silaturahmi harapannya permasalahan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat untuk menemukan solusi yang terbaik.
Terakhir, Pakde Karwo mengingatkan agar kepala daerah menjaga integritasnya berkaca dari banyaknya kepala daerah di Jatim yang terjaring KPK karena kasus suap.
