Berkat Rumah Data, Desa Ngengor Kabupaten Madiun Berhasil Menjadi Kampung KB

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dicanangkan sebagai Kampung KB bersama oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) KKBPK Kelompok 37 Universitas PGRI Madiun.

KKN Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tersebut bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jatim, dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Ika Krisdiana.

Untuk mengembangkan Kampung KB tersebut, dilakukan dengan pembuatan rumah data, yang berisi data-data mengenai kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan keluarga.

Bagas Kusumaningtias, Ketua Tim KKN KKBPK Kelompok 37, dalam siaran tertulisnya ke Tribunjatim.com, Senin (25/2/2019) mengatakan, pembuatan rumah data Desa Ngengor selain sebagai salah satu syarat menjadi Kampung KB juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB.

Selain itu, dengan adanya rumah data dapat membantu kader pengurus lembaga pengelolaan data kependudukan untuk mendapat solusi dalam permasalahan kependudukan berdasarkan data yang akurat.

Pembuatan rumah data ini dimulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi dan memanfaatkan data kependudukan dari masyarakat dan oleh masyarakat sebagai basis intervensi pembangunan Kampung KB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumah data Desa Ngengor ini berisi tentang persentase jumlah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) serta Bina Keluarga Lansia (BKL).

"Bentuk visualisasi dari ketiga jenis pembinaan tersebut disajikan dalam bentuk diagram," katanya.

Tidak hanya itu, rumah data tersebut juga terdapat pojok kependudukan yang di dalamnya terdapat slogan-slogan KB. Salah satunya, slogan 'Saatnya yang Muda yang Berencana'.

Kepala Desa Ngengor Radjianto bersama Ketua PLKB Kecamatan Pilangkenceng Suwarno dan tim ikut menghadiri peresmikan rumah data Desa Ngengor.

"Peresmian rumah data di Desa Ngengor ini mendapat tanggapan positif oleh masyarakat. Karena dapat meningkatkan tata kelola data kependudukan," tegas Radjimin. (*)