Ada 2 WNA di Tuban yang Punya e-KTP, Tapi Tak Bisa Dipakai Mencoblos dalam Pemilu 2019

Ada 2 WNA di Tuban yang Punya e-KTP, Tapi Tak Bisa Dipakai Mencoblos dalam Pemilu 2019.

Ada 2 WNA di Tuban yang Punya e-KTP, Tapi Tak Bisa Dipakai Mencoblos dalam Pemilu 2019
TRIBUNJATIM.COM/AMINATUS SOFYA
Ilustrasi kepemilikan E-KTP 

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban mencatat ada dua warga negara asing (WNA) yang memiliki KTP Elektronik

Dua WNA itu berbeda negara, namun telah memiliki kartu Identitas tersebut. 

Kepala Dinas Dukcapil Tuban, Agus Priyono Hadi mengatakan, dua warga negara asing itu memiliki KTP Elektronik namun berbeda dengan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. 

Puting Beliung Terjang Tuban, 9 Rumah Warga & 3 Bangunan Sekolah Rusak, Kerugian Materi Masih Dikaji

Musim Hujan dan Rawan Banjir, Dinkes Kabupaten Tuban Imbau Masyarakat Waspadai Penyakit Diare

Kartu yang dimiliki WNA asal Tiongkok dan Belanda ada masa tertentu berapa tahun.

Sedangkan KTP Elektronik masyarakat Indonesia sendiri berlaku untuk seumur hidup. 

"Ya ada dua WNA miliki KTP Elektronik, karena mereka mengurus segala persyaratan, seperti memiliki kartu izin tinggal tetap (KITAP)," ujarnya dikonfirmasi, Selasa (12/3/2019). 

Sudah Seminggu Jalan Nasional Tuban Rusak dan Berlubang, Warga Sekitar Beri Tanda Drum

Dia menjelaskan, di kartu WNA itu juga tertulis asal kebangsaannya, jadi tidak lantas punya KTP Elektronik lalu bisa berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Kartu yang dimiliki WNA juga tidak bisa digunakan untuk memilih Pilpres, Pileg maupun DPD, pada pemilu 2019.

"Jelas beda antara KTP Elektronik WNA dengan WNI, untuk data nama dan lain-lain saya jaga kerahasiaannya, yang jelas WNA Tiongkok dan Belanda," pungkasnya.

Dilansir dari kompas.com, Pemberian KTP Elektronik bagi WNA, menurut Kemendagri, sudah sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu, ada perbedaan yang bisa dicermati dari KTP Elektronik untuk WNI dan WNA.

Pasal 63 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan, "Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik".

Penulis: M Sudarsono
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved