Hadiri Mujahadah Kubro di Kediri, Moeldoko Ungkap Pemerintah Mulai Susun RUU Pondok Pesantren
Jenderal Purn Moeldoko mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyusun Rencana Undang-undang (RUU) tentang Pondok Pesantren.
Penulis: Didik Mashudi | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal Purn Moeldoko mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyusun Rencana Undang-undang (RUU) tentang Pondok Pesantren.
"Dengan adanya Undang-undang Pondok Pesantren, posisi pesantren akan ditempatkan pada posisi yang sangat tepat," ungkap Moeldoko di hadapan ribuan jemaah yang menghadiri Mujahadah Kubro di Pondok Pesantren Wahidiyah Kedunglo, Kota Kediri, Minggu (31/3/2019) malam.
Moeldoko menambahkan, keberadaan UU Pondok Pesantren membuat hak kewajiban dan kewajiban juga semakin nyata.
• Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Hadiri Mujahadah Kubro di Ponpes Wahidiyah Kedunglo Kediri
"Presiden berpesan kepada kami untuk hati-hati. Walaupun ada UU Pondok Pesantren, jangan dihilangkan tradisi-tradisi yang sangat baik di pesantren," jelasnya.
Diungkapkan, salah satu pertimbangan menyusun RUU tentang Pondok Pesantren karena menghadapi situasi saat ini, pembangunan karakter sangat dibutuhkan.
"Pondok pesantren jangan diremehkan, karena pondok pesantren sampai saat ini masih mewarnai karakter bangsa Indonesia. Kami tidak bisa membayangkan kalau kita abai dengan kehidupan pesantren, seperti apa nasib bangsa Indonesia," jelasnya.
• Mbak Tutut dan Mbak Mamiek Soeharto Ikut Panen Madu dan Padi di Kediri
Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyampaikan saat ini, dengan kekuatan jari-jari telah dapat mengubah segalanya.
"Maka saya katakan sekarang ada revolusi jari-jari," ujarnya.
Dampaknya banyak muncul berita-berita hoax dan berita fitnah yang menjadi paradok.
Moeldoko mengatakan, jika kondisi ini tidak disadari, maka akan bisa memecah belah bangsa, terlebih Indonesia terdiri dari multi etnis, dan bahasa daerah.
• Dengan Dikawal Petugas, 9 Anak Binaan LPKA Kelas I Blitar Ikuti UNBK SMA Hari Pertama
"Saat berkunjung ke Afganistan, Presiden Afganistan Ashraf Ghani pesan kepada Presiden Jokowi supaya berhati-hati karena Indonesia negara besar. Afganistan dengan 14 etnis dan penduduk 35 juta telah bertikai selama 40 tahun sampai sekarang belum ada titik terang selesai," ungkapnya.
Untuk itu, dibutuhkan keamanan agar seluruh masyarakat dapat hidup nyaman dan beribadah dengan tenang.
"Tanpa ada keamanan, kita tidak dapat menyekolahkan anak-anak untuk menyambut masa depan. Aset kita yang berharga persatuan dan persaudaraan," tandasnya.
• Ribuan Pelajar Hadiri Upacara HUT Kota Malang ke-105 di Stadion Gajayana
Moeldoko juga berpesan jangan sampai berbeda pilihan Pilkada, parpol dan presiden yang berlangsung setiap 5 tahun sekali membuat masyarakat terpecah belah.
Sementara pada Mujahadah Kubro, KH Abdul Latif Madjid juga mengajak ribuan jemaah Wahidiyah mendoakan kedamaian dan keselamatan bangsa Indonesia yang akan menyelenggaran pemilihan legislatif dan presiden pada 17 April 2019 mendatang. (Surya/Didik Mashudi)
Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:
