Dorong Transparasi Pengadaan, Pemkab Trenggalek Gelar Sosialisasi e-Dagang Langsung

 TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggelar Sosialisasi dan Pelantihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3, Kamis (25/4/2019).

Kegiatan itu dihadiri oleh sekitar 80 pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan barang dan jasa (PPBJ) di lingkungan Pemkab Trenggalek.

Sosialisasi itu digelar untuk menggenalkan versi baru sistem e-perdagangan langsung kepada para PPK dan PPBJ. Targetnya, mereka bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sistem yang telah disiapkan untuk pengadaan itu. Hadir sebagai narasumber Trainer LPSE Jawa Timur Husen Sururi.

Plt Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin mengatakan, salah satu indikator yang dipakai Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk memonitor korupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, transparasi dan keterbukaan informasi soal pengadaan mutlak dijalankan.

PPK dan PPBJ, kata dia, selama ini sudah bekerja keras dalam mendukung tiap program pemkab. Ia mengingatkan agar mereka meminimalisir risiko hal-hal yang tidak diinginkan dalam setiap proses pengadaan. e-Perdagangan Langsung menjadi solusi untuk itu.

"Saya ingin mencciptakan Trenggalek sebagai kabupaten yang bisa mengeksekusi setiap kegiatan dengan baik. Semuanya bersih dan selamat," kata Gus Ipin.

• Prabowo Tolak Utusan Jokowi, Ucapan Syukur Djoko Santoso Dibalas TKN, Bahas Sikap Mentang-mentang

• Update Pagi ini, Situng KPU : Jokowi-Maruf 55,80 Persen, Prabowo-Sandiaga 44,20 Persen

• BREAKING NEWS - Pembunuhan di Jalan Srikoyo Jember Gemparkan Warga, Pelaku Kabur

Berdasarkan data yang ada, kata Gus Ipin, pengadaan lelang, langsung, dan swakelola di Pemkab Trenggalek masih sekitar 40-60 persen. Menurutnya, presentase itu tergolong masih rendah dan berpotensi menimbulkan kecurigaan di masyarakat tentang transparasi pengadaan. Untuk itu, ia mendorong agar presentase itu bisa ditingkatkan.

Ia meminta kepada trainer yang untuk memberi pemahaman kepada para PPK dan PPBJ agar bisa memanfaatkan sistem versi terbaru yang ada. Misalnya, dengan memanfaatkan layanan evaluasi yang telah tersedia.

"Sistem evaluasi harus diupdate. Apakah sumber daya yang selama ini (mendapat proyek) bisa menyesuaikan pekerjaan sesuai target waktu, dan lainnya. Ini saya mohon untuk ditata," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Terakhir, ia berharap sistem e-Perdagangan Langsung bakal mendorong pemaksimalan anggaran yang ada untuk masyarakat.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Trenggalek Triadi Atmono menambahkan, sosialisasi dan pelatihan itu digelar utamanya untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang sistem e-Perdagangan Langsung yang baru.

"Juga meningkatkan pemahaman jika terjadi kendalam dalam penggunaan SPSE versi 4.3," tuturnya. (aflahul abidin)