Aksi 22 Mei
Mabes Polri Tegaskan Jika Ada Penembakan Peluru Tajam Bukan TNI dan Polri: Ada 'Penumpang Gelap'
Mabes Polri tegaskan jika ada penembakan peluru tajam, hal tersebut bukan dari TNI dan Polri, "ada 'penumpang gelap."
lihat foto
Mabes Polri tegaskan jika ada penembakan peluru tajam, hal tersebut bukan dari TNI dan Polri, "ada 'penumpang gelap."
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol M Iqbal menegaskan, aparat keamanan yang mengamankan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, tidak akan dibekali senjata api dan peluru tajam.
Ia mengatakan, hal tersebut adalah Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, yang diinstruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal tersebut disampaikan Irjen M Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Selasa (21/5/2019).
• 4 Fakta Demo di Bawaslu Ricuh, Massa Lempar Batu dan Beling hingga Sempat Ada Aksi Negosiasi
"SOP yang dimiliki oleh TNI dan Polri perlu kami sampaikan juga. Bahwa setiap pasukan pengamanan besok atau nanti malam atau kapan pun, sudah diinstruksikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tidak dibekali dengan peluru tajam," tutur Iqbal.
"Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan. Jadi kalau besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Ada penumpang gelap," sambung Iqbal.
• Awal Mula Demo di Bawaslu Ricuh, Massa Rusak Pagar Besi hingga Polisi Semprot Gas Air Mata
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko juga mengatakan, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.
"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," papar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).
• Tunjukkan Peluru, Amien Rais Sebut ada 3 Orang Tewas di Aksi 22 Mei, Minta Kapolri Bertanggung Jawab
Sebelumnya, Menkopolhukam, Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.
Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.
"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan, saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
"Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu, nggak usah," sambungnya.
• Kronologi Demo di Bawaslu Ricuh hingga Pasar Tanah Abang, Massa Lawan Gas Air Mata dengan Batu
Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.
"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.
Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.
