Para 'Eks' PKS di Jatim Siapkan Partai Baru, 2 Nama Politisi Senior Diusung Akan Jadi Ketua Umum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merencanakan pendirian partai baru.

Rencananya, partai baru ini akan dideklarasikan pada awal 2020 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Hamy Wahjunianto, mantan Ketua DPW PKS Jatim.

"Rencananya, kami akan deklarasi pada akhir tahun ini. Namun, kami sepakat untuk menunda hingga awal tahun depan sebelum pilkada 2020," kata Hamy pada temu jurnalis di Surabaya, Selasa (18/6/2019).

• PKB Pilih Bungkam Soal Pilwali Surabaya 2020, Sebut Pasrahkan Pilihan pada GP Ansor

• Pilwali Kota Surabaya, Nahdlatul Ulama Beberkan Kriteria Ideal Pengganti Tri Rismaharini

Hamy mengungkap embrio pembentukan partai ini diawali dari munculnya organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi).

Hamy yang juga menjadi Dewan Pembina di Garbi ini menjelaskan partainya akan menjadi sempalan dari Garbi di bidang politik.

"Kami menilai bahwa satu-satunya jalan yang efektif untuk melakukan perubahan adalah melalui politik. Sementara, Garbi kami tegaskan tak mungkin menjadi partai politik sehingga perlu organisasi lain di luar Garbi," urai Hamy yang kini masih menjadi Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS ini.

Sehingga, lahirnya partai politik tersebut diharapkan dapat membawa gagasan perjuangan Garbi.

"Garbi berjuang sebagai ormas, sementara partai ini akan melalui politik. Ini semacam double track," urainya.

Terkait nama partai, pihaknya menyebutkan masih dalam pembahasan dan kemungkinan besar tak akan menggunakan nama 'Garbi'.

"Kami ingin nama yang milenial dan matching ketika dipajang di ponsel. Ini tengah digodok, kemungkinan menggunakan awalan huruf 'G'," katanya.

Selain soal nama partai, para calon pengurus juga menyiapkan rancangan struktur di DPP.

Rencananya, dua mantan politisi senior PKS, Fahri Hamzah hingga Mahfudz Siddiq akan diusulkan menjadi Ketua Umum partai ini.

"Kedua nama itu menguat di internal kami," katanya.

Partai ini nantinya akan menggabungkan konsep ideologi nasional religius yang disingkat dalam 'Indeks' (Islam, Nasional, Demokratis, dan Kesejahteraan).

"Yang ingin kami sampaikan adalah pembicaraan nasionalis dan religius itu selesai dan tak perlu dipertantangkan," katanya.