Hidupi Keluarga dari Sampah, Warga Mojokerto Minta Gubernur Khofifah Tak Hentikan Suplai Sampah

TRIBUNJATIM, MOJOKERTO -  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong perusahaan yang mengimpor kertas bekas yang mengandung plastik agar melakukan re ekspor.

Artinya, Khofifah Indar Parawansa meminta gunugan kertas bekas tersebut dikembalikan ke negara asalnya.

Berdasarkan Konferensi Basel, hal tersebut boleh dilakukan sehingga sampah ikutan berupa plastik maupun limbah B3 tidak menjadi sumber pencemaran baru di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Khofifah usai sidak di PT Pabrik Kertas Indonesia di Mojokerto, Rabu (19/6/2019).

(Bila Kertas Bekas Impor di Mojokerto Kena Limbah B3, Gubernur Jatim Minta Dikembalikan ke Negaranya)

"Jangan sampai dalam nota impor tertera skrap kertas, ternyata saat dibongkar juga bercampur dengan sampah plastik, pampers, kayu, bahkan limbah B3," ucap Khofifah.

"Hal ini tentu akan sangat merugikan, terutama bagi kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur," tambahnya.

Pemprov mendukung langkah re-ekspor material impor sampah kertas yang kandungan sampah plastiknya dominan ke negara asal.

Khofifah menegaskan tidak mau Jawa Timur jadi tempat pembuangan sampah plastik negara lain.

Saat sidak, Khofifah juga menyempatkan diri untuk menyambangi warga yang tinggal di kampung Ploso, Pungging, Mojokerto.

Ribuan warga di sana mengandalkan sampah afkiran dari PT Pabrik Kertas Indonesia untuk dipilah dan dijual ke pabrik tahu di banyak daerah untuk pengganti bahan bakar.

Padahal seperti kasus di Pabrik Kertas Indonesia, pabrik ini sebenarnya sudah memiliki inchenerator untuk mengolah material ikutan dari sampah kertas bekas yang mereka impor dari negara negara Eropa.

Namun puluhan tahun belakangan, mesin ini ini tidak digunakan karena masyarakat yang meminta.

Masyarakat berharap bisa memilah dan mengeringkannya material ini agar nantinya bisa dijual ke industri tahu sebagai pengganti bahan bakar.

(Kertas Bekas Impor di Mojokerto Kena Limbah Plastik, Gubernur Jatim Minta Dikembalikan ke Negaranya)

"Ini sudah puluhan tahun warga meminta dari pabrik. Maka harus ada solusi. Opsinya adalah kita harus memberi solusi pilihan opsi income baru pada warga," ucap Gubernur Khofifah.

Menurut Gubernur Khofifah, warga bisa menjual material yang sudah dikeringkan seharga Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu.