Proyek di Sidoarjo Tak Jalan, Silpa Membengkak, Nilai PAK Tembus Rp 5,3 T
DPRD Sidoarjo punya sisa jabatan dua bulan lagi tahun ini. Tercatat masih ada tugas berat yang harus diemban DPRD Sidoarjo.
Penulis: M Taufik | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - DPRD Sidoarjo punya sisa jabatan dua bulan lagi tahun ini. Tercatat masih ada tugas berat yang harus diemban DPRD Sidoarjo.
Salah satu yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, dokumen keuangan berupa draft Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 2019 sudah diajukan eksekutif ke legislatif, Senin kemarin.
"Menyikapi itu, kami akan segera menggelar rapat paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," ungkap Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, Selasa (25/6/2019).
(KPU Lamongan Ajukan Rencana Perkiraan Anggaran Pilkada Serentak 2020 Sebesar Rp 48 Miliar)
Dalam dokumen keuangan yang disampaikan oleh Pemkab, nilai PAK memang jauh lebih besar dibanding nilai APBD 2019.
Nilai PAK Tembus Rp 5,3 triliun, di atas APBD yang besarnya Rp 4,8 triliun.
"Detailnya nanti akan dikerjakan Banggar. Kami bakal berusaha bekerja cepat untuk menuntaskannya," sambung Wawan.
Besarnya angka PAK itu disebabkan dua hal. Pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat.
Dalam APBD 2019 sebanyak Rp 1,6 triliun, di PAK bertambah menjadi Rp 1,7 triliun. Ada juga dana perimbangan dari Rp 1,767 triliun menjadi Rp 1,797 triliun.
Faktor kedua adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Awalnya pemkab memasang target silpa sebesar Rp 600 miliar. Namun realitanya membengkak sampai Rp 1,028 triliun lantaran sejumlah anggaran tidak terserap.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati, pemkab sudah merancang seluruh kegiatan terkuat PAK itu. Termasuk tentang program prioritas.
"Ada tiga bidang prioritas yang mendapatkan perhatian. Yaitu infrastruktur, ekonomi, serta pemerintahan dan kemasyarakatan," ungkapnya.
Dengan besarnya nilai PAK, berarti program prioritas bakal mendapatkan tambahan dana.
Namun pemkab harus berhitung cermat karena waktu pelaksanaannya tinggal enam bulan. Jika dana ini kembali tidak terserap, justru akan kembali sia-sia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agoes Boedi Tjahjono, tiga bidang yang menjadi prioritas itu memang perlu mendapatkan tambahan anggaran.
