Diduga Penyaluran BPNT Tidak Tepat Sasaran, Aktivis Mahasiswa Unisda Lamongan Luruk Dinsos

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lamongan Jawa Timur disoal para aktivis kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan.

Sorotan massa ini diluapkan dalam aksi puluhan mahasiswa di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan, Senin (15/7/2019).

Koordinator aksi, Yoyok Eko Prasetyo mengatakan, bahwa sampai saat ini penyaluran BPNT masih banyak yang tidak tepat sasaran.

"Berdasarkan keluhan yang disampaikan teman-teman mahasiswa yang dari Sukodadi, Turi, Modo, ada dari Kecamatan Laren dan kecamatan-kecamatan lain, ternyata kasusnya sama, banyak yang tak sesuai sasaran," kata Yoyok kepada Tribunjatim.com.

PMII mendesak Dinsos Lamongan segera mengambil langkah penyelesaian agar persoalan persoalannya selesai dan tepat sasaran.

Tuntutan pertama, agar penyalurannya tepat sasaran, kedua harus ada tanda pada rumah-rumah penerima bantuan pangan non tunai.

"Ini cara untuk meminimalisir atau menghindari salah sasaran," katanya kepada Tribunjatim.com.

Sementara itu, Kepala Dinsos Lamongan, Moh Kamil pada massa PMII mengungkapkan, salah satu penyebab penyaluran tidak tepat sasaran karena belum diperbaharuinya Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan.

"Makanya keluarga miskin yang sudah meningkat menjadi keluarga mampu masih tercatat sebagai keluarga miskin," katanya.

Ia meyakini masih banyak masyarakat mampu yang masih masuk dalam BDT.

" Karena produk datanya belum update dan masih produk tahun 2012," kata Kamil kepada Tribunjatim.com.

Data di Dinsos Lamongan menunjukkan, saat ini jumlah keluarga miskin yang masuk dalam BDT ada sebanyak 148.917 KK.

• Hilang Bersama Berlian Majikan Rp 850 Juta, Pembantu di Kota Malang Ditangkap Kencan di Villa

• 13.876 Orang Serbu Pendaftaran Jalur Mandiri UM, Sistem Seleksi Terapkan Nilai UTBK SBMPTN dan TMBK

• Ketua TP PKK Trenggalek Novita Hardini Dorong Warga Minum Jamu untuk Cegah Hepatitis A

Kamil memastikan akan segera melakukan validasi Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan.
Rabu besok akan melakukan validasi BDT melalui perangkat desa.

"Ada musdes/muskel untuk mengusulkan warga masyarakat di desanya yang miskin, yang sampai saat ini belum masuk BDT," tuturnya.

Validasi BDT nanti akan memastikan siapa yang berhak meneriman dana BPNT.

"Target dua bulan kedepan akan selesai," kata Kamil, mantan Kepsek SMPN 1 Lamongan kepada Surya.co.id (TribunJatim.com grup). (Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)