Baca tanpa iklan
Pasalnya, pendapatan dari transaksi di jembatan ini disetorkan ke kas negara, bukan ke Jasa Marga, karena anggaran pembangunannya berasal dari APBN.
"Kami hanya mengoperasikan, menarik transaksi, menjaga lalu lintas, dan memelihara tolnya. Dengan ini sudah diresmikan, tugas kami sudah selesai. Tidak masalah, lega juga telah menyelesaikan tugas," kata Desi.
• 5 Pernyataan Rusdi Kirana soal jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610, Syok hingga Larangan Australia
Jalan Tol Jembatan Suramadu diresmikan pemakaiannya sejak 10 Juni 2009.
Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal), Indonesia.
Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini.
Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian, yaitu jalan layang _(causeway)_ jembatan penghubung _(approach bridge)_, dan jembatan utama _(main bridge)_.
Data Jasa Marga Cabang Surabaya-Gempol mencatat, rata-rata lalu lintas harian di Tol Jembatan Suramadu sebesar 19.000 kendaraan per hari yang 86 persen didominasi oleh kendaraan golongan I.
• Maia Estianty Menikah, Sang Ibunda Tulis Pesan Menyentuh, Kesabaranmu Mendapatkan Hadiah Indah
Sementara itu, terkait penggratisan tersebut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma memberikan tanggapannya.
Saat ditanya awak media, terkait pembebasan biaya Jembatan Suramadu, Risma mengaku pasti ada dampak positif dan negatifnya.
Dampak positif misalnya, Surabaya tambah laris.
Risma mencontohkan saat membeli televisi, orang Madura akan memilih pergi ke Surabaya karena pilihan lebih banyak dibandingkan pilihan yang ada di kota mereka.
• Jamu Sriwijaya FC, Persela Lamongan Dipastikan Tanpa Loris Arnaud
"Tambah laris Surabaya, mereka jadi beli di sini," sergah Risma, Rabu (30/10).
Sementara untuk antisipasi dampak negatifnya, Risma mengaku akan memperkuat pengawasan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dia menjelaskan bukan hanya soal pembebasan biaya Jembatan Suramadu, melainkan memperketat pengawasan di kecamatan dan kelurahan juga bagian dari menanggapi urbanisasi.
"PAK (perubahan anggaran kegiatan) kami tambah biaya pengawasan di kecamatan dan kelurahan. Ini penyelesaian untuk semua, tidak hanya (karena pembebeasan biaya) Suramadu tapi urbanisasi itu dan keamanan kota. Jadi kalau tidak punya pekerjan tidak boleh masuk Surabaya," tegasnya.
• Komisi I Minta Arab Saudi Lebih Komunikatif Terkait Eksekusi Mati WNI