BPN Batalkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Ternyata Ini Alasannya

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo akhirnya membatalkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk empat desa yang tersandung masalah hukum program tersebut, Senin (24/4/2017).

Empat desa itu adalah Desa Dukuhsari Jabon, Desa Sarirogo Sidoarjo Kota, serta Desa Gading dan Ploso di Krembung.

Kepala BPN Sidoarjo, Dalu Agung Darmawan mengatakan, pembatalan proses PTSL terhadap empat desa ini terpaksa dilakukan untuk kelancaran hukum sekaligus percepatan program itu.

"Agar program PTSL tidak tertunda, di samping juga untuk memudahkan proses hukum yang sedang berlangsung," ujarnya.

Baca: Kekurangan Ratusan Tenaga Surveyor, BPN Jatim Akan Rekrut Lulusan SMK Jurusan Khusus Ini

Menurut Dalu, Sudoarjo mendapatkan jatah 11.500 kuota untuk program PTSL yang digelar secara nasional ini. Kuota tersebut dibagi ke 18 desa, termasuk yang bermasalah.

Namun, kuota kosong empat desa yang dicoret itu akan diganti ke desa lain. Dalu menyebut Desa Wage di Taman akan mendapatkan jatah kuota sertifikasi tanah secara gratis.

"Jadi sekarang ada 15 desa yang fixed ikut PTSL," sambungnya.

Saat ini, pihaknya telah menerbitkan 450 sertifikat tanah program PTSL. Pihaknya terus bekerja untuj menuntaskan 11.500 sertifikat sampai akhir 2017 ini.

Pihaknya membentuk lima tim kelompok kerja. Masing-masing tim akan menangani 2.000 bidang tanah permohonan warga.

"Penuntasan PTSL ini jadi prioritas saya sebagai Kepala BPN Sidosrjo yang baru," ujar Dalu yang juga mantan Kepala BPN Gresik ini.

Sementara itu, Wakasstreskrim Polresta Sidoarjo, AKP Teguh Setyawan, menambahkan pihaknya telah melengkapi berkas perkara dugaan pungli program PTSL Desa Sarirogo.

"Sudah P-21 dan sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo beberapa waktu lalu. Para tersangkanya pun sudah ditahan pihak Kejari," tegas Teguh. (Surya/Irwan Syairwan)