Jumlah Siswa Putus Sekolah di Surabaya Dinilai Tinggi, Legislator Tawarkan Cara Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Data dari Pemkot Surabaya, setidaknya ada 11 ribu siswa SMA/SMK yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.

Namun hasil verivikasi Dinas Pendidikan Jatim hanya membari bantuan pada sebagian siswa.

Hal ini menjadikan alasan utaman maraknya siswa tingkat SMA/SMK di Surabaya yang memilih putus sekolah.

Terkait hal ini, anggota DPRD Surabaya Reni Astuti menyarankan Pemerintah kota menggunakan regulasi perda 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sosial.

Anggota dewan komisi D bidang kesejahteraan tersebut mengatakan Pemkot tidak bisa tinggal diam dengan adanya siswa putus sekolah.

Baca: Pemkot Surabaya Punya Bus Sekolah Baru, Para Siswa Bisa Diantar Secara Gratis dari Lokasi Ini

Reni menambahkan, Pemkot memang tidak lagi punya kewenangan mengurusi siswa sekolah tingkat SMA/SMK sejak diterapkan UU 23 tahun 2014 tentang pengalihan kewenangan SMA/SMK kepada provinsi.

Namun, Pemkot dapat memberi bantuan dengan mencari celah lain yakni Perda 2 tahun 2012.

"Putus sekolah karena kendala biaya, penyebabnya ya kemiskinan. Jadi saya rasa bisa Pemkot memberi bantuan sosial dar apbd untuk membatu anak putus sekolah," kata Reni melalui sambungan seluler, Minggu (4/6/2017).

Politisi PKS tersebut menjelaskan bahwa sebelumnya perda penyelenggaraan sosial juga digunakan untuk memberi bantuan beasiswa pada mahasiswa tidak mampu dengan dikeluarkannya Perwali.

Padahal kewenangan masalah mahasiswa berada dalam kewenangan pendidikan tinggi bukan Pemkot, sama halnya dengan SMA/SMK yang berada di provinsi.

Baca: Pemkot Surabaya Akan Gusur 100 KK yang Tinggal di Pinggir Sungai Kalianak, ini Alasan Risma

Reni juga mengatakan ada Perpres 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang juga dapat digunakan sebagai acuan memberi bantuan pada siswa miskin.

"Jika mahasiswa bisa dibantu dengan landasan bantuan sosial pada warga miskin, siswa pun harunya bisa dapat," kata Reni.

Saat ini yang perlu dilakukan Pemkot, Kata Reni adalah segera menjalin komunikasi dengan Pemprov terkait hal tersebut.

Reni menegaskan Pemkot harus segera mengambil langkah untuk membantu siswa putus sekolah dengan berbagai cara meski kewengan ada di tangan Pemprov.