Pilgub Jatim 2018
Maju Pilgub Jatim Butuh Minimal Rp 500 Miliar, Granat Pelototi Aliran Dana Bandar Narkoba
Tingginya cost politic dalam penyelenggaraan pilkada seringkali membuat kandidat menghalalkan segala cara untuk menggalang dana.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tingginya cost politic dalam penyelenggaraan pilkada seringkali membuat kandidat menghalalkan segala cara untuk menggalang dana.
Oleh karena itulah, Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Jawa Timur pun mewanti-wanti potensi aliran dana dari Bandar narkoba mengalir dalam Pilgub Jatim 2018.
Sebelumnya, politisi Golkar, Mohammad Ridwan Hisjam, menyebut untuk memenangkan kontestasi pilkada, tiap kandidat membutuhkan anggaran minimal Rp 500 Miliar.
Dalam penjelasannya, pria yang sudah dua kali menjadi peserta pilgub di tahun 2003 dan 2008 ini membeberkan, bahwa anggaran ini bukan diserahkan langsung kepada konstituen (money politics), melainkan digunakan untuk pembiayaan operasional selama kegiatan pemenenagan.
Di antaranya untuk ongkos transportasi hingga biaya saksi.
(Politisi PAN Sebut Khofifah Sudah Lobi Zulkifli Hasan untuk Maju Pilgub Jatim)
Menurut Ridwan, para kandidat berpotensi bisa mendapat dukungan pendanaan untuk membiayai pencalonan mereka dari berbagai sumber.
Menyikapi itu, Ketua GRANAT Jatim, Arie Soeripan, mengingatkan adanya potensi anggaran itu bisa jadi dimanfaatkan oleh bandar narkoba atau kaki tangannya untuk membantu pendanaan kandidat.
“Kami mewanti-wanti, jangan sampai dana dari bandar narkoba mengalir ke rekening kampanye kandidat. Hal itu selain bagian dari money laundry juga bisa mempengaruhi kebijakan kandidat bila mereka terpilih,” tegasnya kepada Surya, Minggu (17/9/2017).
(Anaknya Tewas Dihajar Dalam Duel ala Gladiator Jelang Final Basket, Maria Curhat ke Jokowi)
Dikatakan Arie, potensi masuknya aliran dana dari Bandar narkoba ke kandidat tidak mesti diketahui langsung oleh kandidat.
Bisa jadi dana itu masuk melalui tim sukses yang bersangkutan.
Karena itu, kandidat harus mengawasi ketat sumbangan yang mengalir ke rekening kampanye.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim, juga harus pro aktif dalam mengawasi rekening dana kampanye.
(Sergio Aguero Hattrick, Manchester City Pesta Setengah Lusin Gol Atas Watford)
Bila perlu melibatkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi mengalirnya dana haram ke rekening kampanye kandidat.
“Bisa jadi si kandidatnya tidak tahu dana itu berasal dari Bandar narkoba, tapi tim suksesnya yang menerima. Atau bisa saja dana itu masuk menggunakan nama lain. Karena itu perlu adanya cek silang di internal kandidat. Selain pengawasan dari eksternal juga dibutuhkan,” tandas aktivis perempuan yang juga Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT) ini.
Lebih jauh, Arie mengungkapkan, sejauh ini GRANAT belum melihat ada kandidat Cagub dan Cawagub yang pro terhadap pemberantasan dan penanggulangan narkoba.
Semua kandidat lebih fokus mengusung program kesejahteraan.
(Ditangkap KPK, Begini Pengakuan Blak-blakan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko)
Padahal Jawa Timur masuk provinsi kategori merah, sebab peredaran narkoba di Jatim tertinggi kedua secara nasional.
Pihaknya juga melihat belum semua partai menjadikan pemberantasan dan penanggulangan narkoba sebagai program prioritas.
Terbukti, partai tidak selektif dalam merekrut kader.
Baik dalam kepengurusan maupun pencalegan.
Akhirnya banyak kader partai yang terlibat penyalahgunaan narkoba.
“GRANAT belum melihat ada kandidat Cagub dan Cawagub yang komitmen terhadap penanggulangan narkoba. Mereka masih fokus pada visi-misi untuk mensejahterakan masyarakat,” kritik perempuan kelahiran Tuban ini.
Dikonfirmasi secara terpisah, Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam, menyebut pihaknya berencana memasukkan tes kesehatan secara menyeluruh yang menyertakan syarat bebas narkoba.
"Kami akan menggandeng pihak RSUD Dr Soetomo, BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) BNNP Jatim, untuk ikut dalam program tes kesehatan," ujar Anam kepada Surya, Minggu (17/9/2017).
"Kalau sebelumnya hanya dengan tes urine, nanti kami juga akan tes melalui uji rambut untuk mengetahui kadar narkobanya. Sehingga, nantinya hasilnya benar akurat," pungkas Anam. (Surya/Bobby Koloway)